Hasil Investigasi KPU: 17,5 Juta DPT Valid, Hampir 100 Persen Namanya Ada
"Kami temukan mereka valid dan hampir 100 persen ada. Kami siapkan surat jawabnya, lengkap ada dokumen foto dan KTP setiap orangnya," jelas Viryan.
Komisi Pemilihan Umum akan menyerahkan laporan tertulis terkait kejanggalan 17,5 daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 kepada BPN Prabowo-Sandiaga minggu ini. Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan pihaknya sudah bisa mengirimkan laporan itu jika proses penyusunan rampung dalam waktu cepat.
Menurutnya, laporan yang sudah tertulis akan diperiksa bersama-sama dengan BPN guna mengklarifikasi persoalan DPT invalid.
-
Kapan Prabowo dan Gibran mendaftar ke KPU? Bacapres Prabowo Subianto dan Bacawapres Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftarkan diri ke KPU hari ini, Rabu (25/10).
-
Bagaimana KPU mengesahkan suara Prabowo-Gibran? Sebelum mengesahkan perolehan suara itu, August Mellaz menanyakan pendapat kepada para saksi dan Bawaslu yang hadir. Setelah mereka setuju, Mellaz pun mengesahkan suara itu dengan mengetok palu.
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap. Di mana DPT Pemilu adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan telah ditetapkan oleh KPU.
-
Apa tugas utama KPU dalam menyelenggarakan pemilu? Tugas utama KPU adalah mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
"Sedang kami susun laporannya. Laporan sedang kami selesaikan, karena banyak sekali, perlu waktu. Janjian kita sih hari Minggu, tapi kalau lebih cepat lebih baik," ujar Viryan, Jumat (12/4).
Berdasarkan fakta di lapangan, KPU menemukan data 17,5 juta tersebut cocok dengan DPT dirilis. Hal itu diketahui, usai KPU menelusuri bersama BPN dan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.
"Kami temukan mereka valid dan hampir 100 persen ada. Kami siapkan surat jawabnya, lengkap ada dokumen foto dan KTP setiap orangnya," jelas Viryan.
Oleh karena itu, Viryan menilai adanya dorongan untuk menghapus 17,5 juta DPT diduga invalid ini adalah saran yang fatal. "Dihapus bagaimana? Ngapus 100 ribu saja bisa ribut," ujar Viryan.
Sementara itu, Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo mempersoalkan data 17,5 juta DPT dimiliki KPU. Menurut penelusuran timnya, ada kejanggalan dan harus segera diperbaiki.
Kejanggalan yang ditemukan seperti mereka yang lahir pada satu tanggal dengan jumlah sangat besar. Khususnya, 1 Juli dan 31 Desember. Selain itu, BPN Prabowo-Sandiaga juga mendesak KPU untuk menyoroti rentang usia pemilih di angka 17 dan 90 tahun yang masuk dalam dugaan 17,5 juta DPT invalid.
Sedangkan, Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas (BMPPAB) menuntut dihapusnya 17,5 DPT diduga invalid. Barisan ini terdiri dari, Amien Rais, Bactiar Nasir, Chusnul Mariyah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.
"Terutama yang invalid dan manipulatif. Itu masih ada waktu. Sekarang, di setiap TPS pun sudah ada nama-namanya. Tinggal nama-nama itu dihapus," kata Fadli Zon.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi dan pernyataan sikap bertema DPT Bermasalah: Pemilu 2019 Berpotensi Chaos di Ruang Komisi II, Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 9 April 2019.
Baca juga:
KPU Sosialisasi Pencoblosan ke 77 Pasien RSJ Solo
KPU Siap Klarifikasi Polemik 17,5 Juta DPT Invalid
Ratusan Warga Antre urus Formulir A5 di KPU Tangsel
Ditutup Sore Ini, Pendaftar Formulir A5 Pindah TPS Sudah Capai 800.219 Orang
Hari Terakhir Pengurusan Formulir Pindah TPS, Warga Padati Kantor KPU Bekasi