Hasil Lengkap Survei Charta Politika Juni 2022

Kepuasan Kinerja Pemerintah

Hasil survei Charta Politika mencatatkan tingkat kepuasan kinerja pemerintah berada di angka 68,4 persen. 12,8 persen mengaku sangat puas, dan 55,6 persen cukup puas. Hal ini tercatat dalam hasil survei periode 25 Mei-2 Juni 2022.

Responden yang menyatakan tidak puas mencapai 30 persen, terbagi yang menilai kurang puas sebesar 27 persen dan tidak puas sama sekali 3 persen.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, penilaian kerja mencapai 60 persen merupakan penilaian cukup baik

"Angka ini bisa dikatakan kalau menggunakan di raport biru raport merah selama di atas 60 persen saya pikir ini masih bisa dikatakan ini angka yang cukup baik," kata Yunarto saat pemaparan survei secara daring, Senin (13/6).

Dilihat dari wilayah, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, dan Jawa Timur merupakan wilayah tertinggi kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Yunarto mengatakan, wajar karena wilayah tersebut merupakan lumbung suara atau basis Jokowi. Selain perilaku rasional, dikaitkan rasa dukungan di Pilpres.

"Juga bisa dikaitkan dengan rasa partisanship atau rasa dukungan terhadap Jokowi-Maruf dan biasanya kecenderungan orang yang sudah memberikan dukungan terhadap pemerintah saat pemilu itu cenderung lebih mudah dibandingkan dengan daerah-daerah yang memang bukan merupakan lumbung suara dari Jokowi-Maruf," kata Yunarto.

Sementara dari segi tren kepuasan publik mengalami kenaikan cukup tajam. Dari 62,9 persen pada April 2022 menjadi 68,4 persen pada Juni 2022.

"Dari tren survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah itu mengalami kenaikan cukup tajam," kata Yunarto.

Reshuffle Kabinet

Hasil survei Charta Politika juga memperlihatkan dukungan besar publik terhadap Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet. Sebanyak 63,1 persen berpendapat Jokowi perlu melakukan kocok ulang kabinet. Sementara, yang tidak setuju sebesar 24,3 persen dan 12,7 persen menjawab tidak tahu atau tidak jawab.

"Kalau kita membaca sekadar dari persepsi publik, di luar penilaian dari Pak Jokowi sebagai bos dari para menteri, memang dukungan atau dorongan publik untuk adanya reshuffle itu sangat besar," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat pemaparan survei secara daring, Senin (13/6).

Meski publik mendorong Jokowi untuk melakukan reshuffle, angka kepuasan terhadap kinerja kabinet masih cukup tinggi. Yaitu mencapai 53,5 persen yang menyatakan puas, 38,8 persen tidak puas, 7,7 persen tidak jawab atau tidak tahu.

Yunarto mengatakan, reshuffle ini berpotensi mendongkrak kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Bila reshuffle dilakukan pada kebutuhan pemerintahan.

"Jadi, bisa dibuat sebuah hipotesa sebetulnya adalah ketika reshuffle dilakukan, ini sebetulnya berpotensi juga satu pendorong atau pendongkrak dan boosting terhadap makin menaiknya tingkat kepuasan publik ke pemerintahan Jokowi dengan catatan, reshuffle didasarkan pada kebutuhan kinerja," katanya.

Elektabilitas Capres dan Cawapres

Lembaga survei Charta Politika Indonesia menyampaikan elektabilitas capres 2024 terhadap dengan tiga simulasi nama. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan 31,2 persen tertinggi dibandingkan nama lainnya.

"Kalau kita melihat hanya Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan dari 33,3 persen dari stagnasi dari survei Desember ke April dan kemudian naik ke 36,5 persen, pasca-Rakernas Projo,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam rilis di Jakarta, Senin.

Dalam survei tersebut, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semakin naik dan unggul atas nama lainnya. Dalam simulasi 3 nama, Ganjar meraih elektabilitas tertinggi dengan 36,5 persen.

Kemudian, kata dia diikuti Menhan Prabowo Subianto dengan 26,7 persen dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 24,9 persen. Sedangkan yang tidak menjawab dan tidak tahu sebesar 11,9 persen.

Menurut dia dalam Rakernas itu diketahui Presiden Joko Widodo hadir dan seakan-akan memberi sinyal dukungan kepada Ganjar Pranowo.

"Saya tidak bisa (pastikan) disebabkan oleh Rakernas Projo, tapi bisa dibuat hipotesa kalau dalam waktu yang bersamaan memang salah satu momen yang berpengaruh besar dan memberitakan mencapreskan Ganjar," ujar Yunarto.

Dan, lanjut dia pertama kalinya presiden Jokowi berbicara mengenai 2024 dan ditafsirkan oleh sebagian pihak menjadi dukungan kepada Ganjar Pranowo.

"Walaupun secara implisit, saya pikir ternyata berkolerasi linier dengan naiknya elektabilitas Ganjar, baik pada simulasi 10 nama dan 3 nama pada momen yang sama," kata dia.

Sementara itu, Ganjar juga menjadi yang teratas dalam simulasi 10 nama. Elektabilitas Ganjar mendapatkan 31,2 persen, kemudian Prabowo sebesar 23,4 persen, Anies 20 persen, Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil 4,6 persen, Menparekraf Sandiaga Uno sebesar 3,6 persen.

Lalu, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 3,3 persen, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 2,9 persen, Menteri BUMN Erick Thohir 2 persen, Ketua DPR Puan Maharani 1,8 persen dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebesar 1,2 persen.

"Sedangkan yang tidak menjawab atau tidak tahu sebesar 6,1 persen," ucap Yunarto.

Pada beberapa tokoh yang diuji sebagai bakal calon presiden, menurut dia Ganjar Pranowo menjadi nama yang paling tinggi mendapatkan elektabilitas dari publik.

"Diikuti berikutnya oleh Prabowo yang terlihat cukup ketat bersaing dengan Anies dalam simulasi pengujian yang dilakukan," katanya.

Cawapres

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki tingkat keterpilihan atau elektabilitas yang tinggi sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Bisa saya sebutkan ada dua nama yang paling menyita perhatian karena sudah masuk di dua digit, yaitu Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam acara Rilis Survei Charta Politika: Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral Pasca-Rakernas Projo, yang disiarkan di platform Zoom Meeting, dipantau dari Jakarta, Senin.

Dalam simulasi elektabilitas wakil presiden, Sandiaga Uno memperoleh persentase elektabilitas tertinggi sebesar 27,6 persen, sedangkan Ridwan Kamil yang berada di posisi kedua memperoleh persentase elektabilitas sebesar 16,5 persen dari responden.

Yunarto berspekulasi bahwa selisih tersebut diakibatkan oleh Sandiaga Uno yang sudah pernah maju sebagai calon wakil presiden pada pemilihan umum sebelumnya, yakni Pemilu 2019.

Riwayat tersebut menyebabkan Sandiaga Uno memiliki citra yang lekat sebagai seorang wakil presiden apabila dibandingkan dengan nama lainnya.

"Cawapres saya pikir tidak lagi dilihat sebagai faktor pelengkap, tetapi akan menentukan faktor kemenangan," tuturnya.

Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menempati posisi ketiga dengan persentase elektabilitas sebesar 9,8 persen, disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus H. Yudhoyono atau AHY dengan elektabilitas sebesar 8,8 persen, lalu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan elektabilitas sebagai wakil presiden sebesar 6,4 persen.

"Ketua DPR RI Puan Maharani juga cukup besar di angka 4,4 persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan simulasi nama sebagai calon presiden (1,8 persen)," kata Yunarto.

Ia juga memaparkan simulasi pemilihan dengan tiga pasangan calon, masing-masing dengan empat kombinasi capres/cawapres yang berbeda.

Pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil meraih elektabilitas sebesar 36,5 persen, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan AHY (28,8 persen), Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (24,8 persen), dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 9,9 persen.

Dalam simulasi kedua, Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno meraih 36,7 persen, Anies Baswedan-Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (28,2 persen), dan Prabowo Subianto-Puan Maharani (24,5 persen), dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 10,6 persen.

Simulasi ketiga adalah Ganjar Pranowo-Erick Thohir sebesar 35,3 persen, Anies Baswedan-Puan Maharani (25,3 persen), Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar (23,7 persen), dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 15,7 persen.

Simulasi terakhir adalah Ganjar Pranowo-Panglima TNI Andika Perkasa sebesar 34 persen, Anies Baswedan-Khofifah Indar Parawansa (27,3 persen), Prabowo Subianto-Puan Maharani (24,7 persen), dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 14,0 persen.

"Ganjar Pranowo unggul dalam semua simulasi pasangan," kata Yunarto.

Elektabilitas Parpol

Sedangkan PDI Perjuangan sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi mencapai angka 24,1 persen. Hal ini terekam dalam survei yang digelar setelah Rakernas Projo akhir Mei lalu.

"Terkait dengan kontestasi elektoral pasca Rakernas Projo di Magelang. Partai untuk pileg tidak terlalu jauh berbeda masih ada beberapa partai dan masih ada beberapa partai yang saya kira masih harus bertarung keras di parliamentary threshold," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat pemaparan survei secara daring, Senin (13/6).

Urutan kedua ditempati oleh Partai Gerindra dengan angka 13,8 persen. Kemudian diikuti Golkar yang memiliki elektabilitas 11,3 persen.

Selanjutnya, PKB 8,3 persen, Demokrat 7,2 persen, PKS 7 persen, NasDem 5,3 persen.

PPP memiliki elektabilitas 2,7 persen dan PAN 2 persen. Dua partai yang saat ini berada di parlemen, memiliki elektabilitas di bawah ambang batas.

"Jadi PR terbesar menurut saya perlu jadi catatan PPP dan PAN, kalau kita lihat dari partai-partai yang kemari sudah lolos PT ini bagaimana PPP dan PAN masih berkutat dengan angka-angka elektabilitas di bawah PT," jelas Yunarto.

Urutan berikutnya diisi deretan partai non parlemen, mulai dari Perindo 1,3 persen, PSI 0,6 persen, Hanura 0,4 persen, Gelora 0,3 persen, Ummat 0,1 persen, PKPI 0,1 persen, dan PBB 0,1 persen. Sementara yang belum menentukan pilihannya masih tinggi yaitu 15,8 persen.