Hasto Ingatkan Anggota DPRD dari PDIP Tak Buat Aturan yang Hambat Investasi
Hasto Ingatkan Anggota DPRD dari PDIP Tak Buat Aturan yang Hambat Investasi. PDIP langsung bergerak cepat menyiapkan dan memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin ada perampingan aturan. Tujuannya agar menarik investasi di daerah dan pembangunan sumber daya manusia.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan anggota DPRD partai tidak membuat peraturan daerah yang akan menghambat investasi. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin.
Hal tersebut disampaikan Hasto dalam Bimbingan Teknis anggota DPRD PDIP tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Dimana PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa tujuan utama PDRI di Sumatera Barat? Terbentuknya PDRI ini untuk koordinasi pemerintahan, melanjutkan perang gerilya, kemudian memupuk semangat perjuangan rakyat.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
"Bagaimana mereka menjadi pemimpin yang melayani pemimpin yang menggunakan kekuasaan dengan penuh tanggung jawab tidak menciptakan perda-perda justru menghambat baik iklim investasi," ujar Hasto di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11).
PDIP langsung bergerak cepat menyiapkan dan memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin ada perampingan aturan. Tujuannya agar menarik investasi di daerah dan pembangunan sumber daya manusia.
"Tidak hanya berkonsentrasi pada pembuatan aturan yang tidak memberikan manfaat dalam kepentingan rakyat banyak, karena itulah dalam Bimtek ini seluruh rancangan perda harus ditujukan untuk membangun wilayah agar berkemajuan sdmnya agar semakin maju dan kemudian membangun kerjasama dengan dunia usaha sehingga tercipta iklim investasi yang baik," jelas Hasto.
Bimtek Dihadirkan Sejumlah Tokoh
Dalam Bimtek ini, PDIP menghadirkan sejumlah narasumber dari internal partai untuk memberikan pengarahan. Misalnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan memberikan pembekalan terkait kebijakan anggaran daerah karena pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Pak Ahok dalam kebijakan anggaran mengingat Pak Ahok itu detil Pak Ahok itu mampu menggunakan APBD dengan efektif dan untuk itu sengaja beliau kami hadirkan," kata Hasto.
Bimtek ini juga menghadirkan Menkum HAM sekaligus Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly dan Wasekjen PDIP Arif Wibowo untuk membahas rancangan aturan daerah. Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang memberikan materi birokrasi. Sampai Djarot Saiful Hidayat dalam penerapan Pancasila dalam kebijakan.
(mdk/eko)