Hendropriyono: Dalam Pancasila Itu Persatuan Indonesia, Tidak Ada Oposisi
Jika tak ada oposisi, kata dia, tak perlu pula diadakan rekonsiliasi.
Pertemuan dalam rangka rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto hingga saat ini belum terealisasi. Kedua kubu masih mencari waktu yang cocok lantaran kesibukan dua tokoh tersebut.
Mantan Kepala BIN A.M Hendropriyono menilai tak perlu ada kekuatan oposisi di Indonesia. Sebab, menurutnya, isi butir ketiga Pancasila mengamanatkan persatuan Indonesia. Jika tak ada oposisi, kata dia, tak perlu pula diadakan rekonsiliasi.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Bagaimana Prabowo bisa menyatu dengan Jokowi? Saat Pilpres 2019 Prabowo merupakan lawan Jokowi, namun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden Prabowo pun merapat kedalam kabinet Jokowi.
-
Apa yang terjadi saat Pramono Anung dan Puan Maharani bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Kenapa Prabowo Subianto dan Jenderal Dudung menggandeng tangan Jenderal Tri Sutrisno? Momen ini terjadi ketika ketiga jenderal tersebut sedang berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan atau tempat digelarnya gala dinner seusai mengikuti rangkaian parade senja atau penurunan upacara bendera merah putih.
"Kalau tidak ada oposisi, tidak usah kalian pada ribut. Rekonsiliasi begini tidak ada. Dalam Pancasila itu persatuan Indonesia, tidak ada oposisi. Semuanya memerintah bersama-sama," kata Hendropriyono di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7).
Dia menegaskan, Presiden sebagai kepala pemerintahan juga bisa menunjuk siapa saja sebagai menteri tanpa ada intervensi partai. "Presiden sebagai kepala pemerintah, bisa tunjuk siapa saja. Duduk di kabinet, bisa saja. Tapi yang milih Presiden, bukan partai," ungkap Hendropriyono.
Politikus senior PKPI ini menambahkan, setelah duduk menjadi menteri atau duduk dalam pemerintahan kesetiaannya kepada partai selesai. "Kesetiannya adalah kepada negara, tidak lagi kepada partai, itulah yang ditunjuk," tegas dia.
Selain itu, dia menyebut dalam kerja sehari-hari, seorang menteri harus bertanggungjawab kepada sang kepala negara karena sudah melepas atribut partai.
"Kemudian di dalam kerja sehari-hari bertanggung jawab kepada kepala negara," pungkas Hendropriyono.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Baca juga:
Temui Ketua DPR, Hendropriyono Usul Jabatan Presiden dan Kepala Daerah 8 Tahun
Dede Yusuf Prediksi Demokrat Umumkan Arah Politik saat Ulang Tahun 9 September
Bawaslu Nilai Gugatan Prabowo-Sandiaga ke MA Salah Prosedur
Ramai Soal Gugatan Kedua Prabowo-Sandi ke MA, Bagaimana Awalnya?
Bawaslu Tegaskan Gugatan Kecurangan TSM Prabowo-Sandi Bukan Diselesaikan di MA