ICW: Ajukan hak angket DPRD DKI cuma perebutkan periuk nasi

"Jika memang benar ingin mempermasalahkan, maka harusnya gunakan hak interplasi, bertanya dulu," kata Firdaus Ilyas.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hak angket untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bukan sekedar hanya mempermasalahan etika politik saja. Program Manager Divisi Monitoring Analisa Anggaran ICW Firdaus Iliyas menyebut hak dewan itu hanya untuk seperiuk nasi atau kepentingan pribadi.

"Pertempuran hak angket ini bukan sekedar etika politik, cara bicaranya, hubungan dengan eksekutif dan legislatif. Ini hanya perebutan periuk nasi semata. Jika memang benar ingin mempermasalahkan, maka harusnya gunakan hak interplasi, bertanya dulu," kata Firdaus di Kantor ICW, Jakarta, Senin (9/3).

Kendati demikian, ICW meminta semua pihak harus fokus pada penyelesaian dugaan dana yang bermasalah. Sebab, mata kegiatan siluman dalam APBD DKI pada Dinas Pendidikan DKI terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 2,068 triliun dengan nilai realisasi sebesar Rp 1,194 triliun.

"Dari realisasi kegiatan yang diduga bermasalah terdiri 454 paket kegiatan," jelasnya.

Menurut dia, adanya masalah APBD tersebut harus menjadi pintu utama dalam memperbaiki pengelolaan anggaran daerah. Karena, APBD rawan untuk terjadi korupsi.

"Dengan adanya masalah ini, jelas menjadi pintu masuk dalam memperbaiki sistem pengelolaan uang daerah. Karena itu perlu dicermati bersama, apapun langkah politik yang terjadi, ini harus menjadi ajang perbaikan tata kelola dana daerah," tegasnya.