Ikut sekolah partai, ini 'sumpah' calon kepala daerah PDIP
Sebagai pengikat, Panca Prasetya ditandatangani oleh setiap bakal calon kepala darah.
Para bakal calon kepala daerah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pilkada serentak Desember mendatang, wajib mengikuti sekolah partai di Kinasih Resort, Cimanggis, Depok.
Selama sepekan mereka digembleng dan pada akhirnya mengucapkan Panca Prasetya, semacam sumpah untuk para bakal calon kepala daerah. Jika lima butir itu diingkari, maka setiap kepala daerah yang telah bersumpah harus siap mengundurkan diri dari jabatannya.
"Serta siap menerima sanksi organisasi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan," demikian isi Panca Prasetya yang diterima merdeka.com, Jumat (3/7).
Sebagai pengikat, Panca Prasetya ditandatangani oleh setiap bakal calon kepala darah. Sumpah ini diawasi oleh Komarudin Watubun, selaku Kepala Sekolah dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan.
Berikut isi lengkap Panca Prasetya:
Saya Calon Kepala/Calon Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan, menyatakan Panca Prasetya:
1. Selalu Taat dan Setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia & Bhinneka Tunggal Ika
2. Berjuang memenangkan Pemilukada Serentak tahun 2015 secara Taat Hukum, Demokratis, Bermartabat, dan Berbudaya
3. Melawan segala bentuk politik uang, intimidasi & kejahatan pemilu lainnya dalam seluruh tahapan Pilkada, serta mengawal Hak Konstitusi warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara jujur dan adil
4. Mewujudkan dan mendorong pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 yang berkualitas untuk menghasilkan Pemimpin yang melindungi, mencerdaskan, melayani, memberdayakan & memajukan kesejahteraan rakyat yang didukung pelayanan prima aparatur birokrasi
5. Jika dipilih rakyat dan ditetapkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah:
Menghadirkan pemerintahan yang efektif untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus1945, Trisakti dan Nawacita melalui Program Kerja dan APBD pro rakyat dengan semangat Gotong Royong
Menghadirkan pemerintahan daerah yang berwibawa, melindungi dan melayani segenap Bangsa Indonesia
Menghadirkan pemerintahan yang bersih dengan tidak melakukan korupsi (zero tolerance for corruption), kolusi dan nepotisme serta tidak akan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.
Apabila saya tidak melaksanakan atau mengingkari Panca Prasetya, maka saya akan mengundurkan diri dari Jabatan Kepala atau Wakil Kepala Daerah, serta siap menerima sanksi organisasi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.
Jakarta, 3 Juli 2015
Pembuat Pernyataan,
Nama :
Kabupaten/Kota :
Mengetahui,
Komarudin Watubun, SH, MH
Kepala Sekolah & Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
Baca juga:
Datangi Istana, PDIP beri masukan Jokowi soal reshuffle kabinet
Wasekjen PDIP sebut Mega dan Jokowi intens ketemu bahas reshuffle
Koalisi telah selesai, Sekjen PDIP tak soal jika KMP dikasih menteri
Kasus penghinaan presiden, PDIP minta para menteri disiplin & loyal
'Pembebasan tapol dan napol bagus, ini bukan zaman Soeharto'