Imparsial duga Jokowi transaksi politik pilih Sutiyoso kepala BIN
"Dia kan pendukung Jokowi di masa pemilu. Partai lain sudah dapat jatah, sekarang PKPI," ujar Poengki.
Direktur Eksekutif The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Poengki Indarti menilai, pemilihan Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Jokowi adalah sebuah transaksi politik. Hal ini dikatakan Poengki usai mengadakan konferensi pers di Kantor Imparsial, Jl Tebet Utara II, Jakarta Timur, Kamis (11/6).
"Dia kan pendukung Jokowi di masa pemilu. Partai lain sudah dapat jatah, sekarang PKPI," ujar Poengki.
Menurutnya, dugaan kuat transaksi politik sangat bertentangan dengan janji Presiden Jokowi ketika kampanye pilpres lalu. Dalam kampanye itu, kata Poengki, Presiden Jokowi berjanji tidak akan membagi kekuasaan dan mengambil sosok berdasarkan kinerja yang baik.
"Pak Jokowi enggak profesional. Dulu dia berjanji enggak akan bagi kekuasaan. Sekarang apa? NasDem sudah ada menteri. Hanura, PDIP dan PKB juga dapat. Sekarang kan PKPI," Lanjut dia.
Bentuk ketidakprofesional Presiden Jokowi dinilai Poengki bertentangan dengan gagasannya yang tertuang dalam Nawa Cita. Kata dia, Sutiyoso yang merupakan politisi aktif tidak boleh menjadi kepala BIN karena akan menimbulkan ruang politisasi ke depannya di tubuh BIN.
"Dalam Nawa Cita ada tuh tentang kerja profesional. Nah sekarang ada politisi masuk jadi KaBin. Di mana Nawa Citanya?" pungkas dia.