Incar Kursi Pimpinan MPR, PPP Bakal Lobi Ketum Partai Koalisi Jokowi
Arsul menegaskan PPP ogah bermanuver demi mendapatkan kursi pimpinan MPR di publik.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya berminat untuk mendapatkan kursi pimpinan MPR. Sebab, posisi pimpinan DPR tidak memungkinkan karena perolehan kursi PPP di parlemen. Ditambah, dalam paket pimpinan kemungkinan ada satu partai yang tidak dapat.
Arsul menegaskan PPP ogah bermanuver di publik. PPP akan menyampaikan hal tersebut secara resmi dalam forum ketua umum.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
"PPP akan menyampaikan juga bahwa PPP itu ingin juga diberi tempat. PPP kan tidak mendapatkan tempat di DPR. Cuma itu akan kami sampaikan baik-baik lah. Itu biar menjadi bahan musyawarah para ketua umum partai," ujarnya di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).
Arsul mengatakan, ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja segera bertemu. Kata dia, para ketua umum tinggal menyesuaikan jadwal. Rencana sebelumnya batal karena ketua umum Hanura Oesman Sapta Odang dan Plt Ketum PPP Soeharso Monoarfa tengah berada di luar negeri.
Dia memastikan bakal diselenggarakan pada bulan Juli ini dengan menyesuaikan jadwal Presiden Joko Widodo. "Nanti menyesuaikan jadwal semuanya yang penting jadwal presiden," kata dia.
Sebelumnya Sekjen Nasdem Johnny G Plate mengaku paket MPR tengah dibahas bersama partai koalisi. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga mengaku sudah melobi-lobi partai.
Arsul mengatakan pembahasan tersebut belum secara resmi. Pembahasan yang komprehensif hanya dalam forum ketua umum.
"Bahwa antar satu Koalisi Indonesia Kerja mungkin ketemu anggota Koalisi Indonesia Kerja yang lain dan bahas itu, itu wajar saja. Tapi pembahasan komprehensifnya saya kira biar dilakukan ketua umum saja," kata dia.
Baca juga:
TKN Percayakan ke Kemenkominfo Untuk Tangkal Hoaks Daftar Menteri Jokowi
Soal Kursi Ketua MPR, PPP Ingatkan Parpol Koalisi Jokowi Tak Gaduh
Erick Tohir Sebut Jokowi Tidak Akan Libatkan TKN Dalam Pembahasan Kabinet
PPP Klaim Jokowi Minta Sembilan Nama Menteri
PKB Harap Dapat Posisi Strategis di Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf