Ini 10 alasan kenapa Setya Novanto harus mundur dari ketua DPR

Setnov dinilai tidak berprestasi selama setahun memimpin DPR.

Kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia masih diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Senin besok, MKD akan menggelar sidang dan menjadwalkan pemanggilan wakil ketua umum Golkar versi Munas Bali itu.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Bongkar Mafia Parlemen menuntut kepada Setnov agar segera mengundurkan dari pimpinan DPR. Ada 10 alasan menurut mereka yang membuat Setnov harus mundur.

Ray Rangkuti, aktivis yang juga pemerhati politik mengungkap alasan-alasan itu.

Pertama, Setya Novanto tidak memiliki prestasi selama kepemimpinannya satu tahun. Kedua, adanya kontroversi pembangunan gedung DPR yang menelan Rp 7 triliun rupiah. Ketiga, adanya Kontroversi karpet merah khusus untuk Pimpinan DPR.

"Adanya karpet merah khusus pimpinan DPR. Apaan ini? feodal sekali" ujar Ray dalam jumpa pers di Kedai Kopi Deli, Sarinah Jakarta Pusat, Minggu (29/11).

Keempat, adanya kontroversi pamdal pada pengamanan pernikahan anak Setya Novanto. Kelima, kontroversi surat tagih ke Pertamina, keenam kabar lobi pengadaan alutsista ke Jepang. Ketujuh adanya sanksi dari MKD soal kedatangan Setya Novanto pada konferensi pers Donald Trump.

Ke delapan, adanya anggota DPR yang lebih sering terlihat di televisi seperti Eko Patrio dan Desi Ratnasari. Kesembilan adanya Pasal berat dengan ancaman pemecatan dari kasus Freeport, dan kesepuluh adalah Setya Novanto yang telah mencapai rekor, karena dianggap satu-satunya pimpinan DPR yang dua kali melakukan sidang etik.

Ray juga mengatakan, Koalisi Bongkar Mafia Parlemen dalam hal ini sangat mendorong MKD untuk membongkar kasus freeport ini, mulai dari apakah ada indikasi elite-elite lain yang terlibat dalam kasus ini atau tidak.

"Kita mendorong MKD untuk benar-benar membongkar kasus ini. MKD jangan ragu-ragu!" tegas Ray.