Ini harapan KPU soal sengketa Golkar dan PPP
Putusan PTUN dan PN memberikan pesan penting bahwa hak partai tidak boleh dihalangi untuk mengikuti pilkada serentak.
Komisioner KPU Ida Budhiati berharap tidak hanya pihaknya yang selalu dibebankan terkait sengketa yang terjadi di tubuh Partai Golkar dan PPP. Dia berharap semua pihak terkait duduk bersama guna mencari solusi agar kedua partai tersebut dapat mengikuti pilkada serentak.
"Jangan hanya dibebankan ke KPU. Tapi harus ada upaya bersama antara pemerintah, DPR dan partai-partai yang bersengketa," kata Ida di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6).
Ida mengatakan pihaknya menghormati putusan PTUN dan Pengadilan Negeri (PN) dalam menangani sengketa dua partai. Ia menilai, putusan PTUN dan PN memberikan pesan penting bahwa hak partai tidak boleh dihalangi untuk mengikuti pilkada serentak.
"Kami hargai putusan pengadilan sehingga kami tidak hanya memperhatikan UU, tetapi memberikan kesempatan bagi kedua partai untuk islah jika belum inkrah," ujarnya.
Jika sudah ada keputusan yang inkracht, barulah KPU dapat dengan mudah menggelar pilkada serentak sehingga tidak ada partai yang ketinggalan mengikuti pilkada.
Baca juga:
Komisi II DPR cecar KPU soal surat edaran petahana
Soal dinasti politik di pilkada, Mendagri tunggu putusan MK
Rapat dengan DPR, KPU dicecar soal petahana di surat edaran
DPR ultimatum KPU jelaskan temuan BPK, atau dibawa ke ranah hukum
'Jelang Pilkada serentak, KPU rawan permainan politik'
-
Mengapa KPU didirikan? KPU didirikan sebagai hasil dari reformasi politik pasca Orde Baru.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Siapa yang mengklaim telah meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.