Ini tolak ukur syarat tidak tercela sebagai calon ketua umum Golkar
Ada sanksi yang tergolong berat jika syarat PDLT dilanggar.
Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian menjelaskan mengenai tolak ukur syarat 'tidak tercela' bagi calon ketua umum Partai Golkar. Menurut Lawrence, syarat tersebut terangkum dalam Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak tercela (PDLT).
"Kita sudah bikin aturan mengenai PDLT itu tentu dia tidak boleh melanggar AD/ART, peraturan organisasi, keputusan Steering Committee, dan nanti tatib Munas. Bagi siapa yang melanggar itu nanti dikenai tindakan," kata Lawrence di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (3/5).
Dia juga menegaskan ada sanksi yang tergolong berat jika syarat PDLT dilanggar. "Kalau panitia, nanti panitianya kita minta diberhentikan dari kepanitiaan. Kalau peserta, hak suaranya kita cabut, dan peserta itu kita nyatakan tidak boleh duduk dalam kepengurusan DPP Partai Golkar yang akan datang," tegasnya.
Sedangkan terkait peraturan eksternal di luar partai, Lawrence mengaku bahwa calon ketua umum harus bersih dari kasus yang menyangkut hukum negara. Aturan hukum negara baginya tak bisa ditawar-tawar, mutlak harus diikuti. Dia ingin setiap kader Golkar terikat, tunduk, dan patuh pada aturan negara.
Sedangkan terkait calon yang pernah mendapat vonis hukum negara, menurutnya, akan dibahas dalam komite etik. Akan ditinjau terlebih dahulu tingkat kesalahannya.
"Kalau 5 tahun ke atas, itu kan sudah enggak bisa lagi menurut hukum negara. Dia tidak bisa lagi berkarya di politik. Tapi kalau 5 tahun ke bawah, selama hukum negaranya mengatur boleh, ya boleh, pasti," tuturnya.
Lawrence mengakui bahwa peraturan ini tergolong baru dan harus disukseskan. "Ini kita terapkan bukan hanya di pusat, nanti sampai ke daerah," pungkasnya.
Baca juga:
Soal Mahar Rp 1 Miliar, ketua SC Munaslub segera konsultasi ke KPK
KPK sebut mahar Rp 1 M caketum Golkar sebagai politik uang
Komite pemilihan Munaslub Golkar sebut mahar Rp 1 miliar wajib
JK tak masalah syarat 'tidak tercela' caketum Golkar dihapus
Maju caketum, Tommy Soeharto dituding tak serius bangun Golkar
Tersangkut etik, Akom dan Tommy terancam gagal jadi caketum Golkar
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.