LIVE

Inisiasi revisi UU Ormas, Demokrat dan PPP dinilai lebih baik dari pemerintah

Menurutnya, poin-poin revisi dari UU Ormas perlu diperjelas. Salah satu pasal yang diajukan Demokrat dan PPP adalah mengembalikan peran pengadilan dalam membubarkan ormas. PKS mengamini pasal soal keterlibatan pengadilan tersebut.

UU Ormas

Partai Demokrat dan PPP akan mendorong revisi UU Ormas baru ke dalam prolegnas 2018 menjadi inisiatif DPR. Wasekjen PKS Mardani Ali Sera menilai seharusnya inisiatif revisi UU Ormas diajukan oleh pemerintah bukan fraksi partai di DPR.

"Jika inisiatif DPR belum dibahas di Bamus atau di Baleg. Mestinya inisiatif Pemerintah. Kalau inisiatif Pemerintah PKS menunggu saja," kata Mardani saat dihubungi, Selasa (31/10).

Menurutnya, poin-poin revisi dari UU Ormas perlu diperjelas. Salah satu pasal yang diajukan Demokrat dan PPP adalah mengembalikan peran pengadilan dalam membubarkan ormas. PKS mengamini pasal soal keterlibatan pengadilan tersebut.

"Usulannya sama dengan yang dijadikan dalil PKS menolak Perppu," terangnya.

Mardani menjelaskan, catatan keberatan PKS sudah disampaikan saat menolak Perppu Ormas di rapat paripurna (24/10) lalu. Ada 3 catatan kritis dari PKS diantaranya, pihak yang menafsirkan ormas bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, hilangnya peran pengadilan dan sanksi hukuman bagi anggota dan simpatisan ormas.

"Setidaknya ada tiga, tafsir tunggal yang berbahaya, pengadilan dikebelangkan dan ancaman hukuman seumur hidup yang justru dapat membunuh partisipasi masyarakat," ujarnya.

(mdk/fik)
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Perludem
Muncul Kekhawatiran Soal Revisi UU TNI, Panglima: Berpikiran Positif, Saya Rasa Masyarakat Mengerti

Agus mengungkapkan, saat ini prajurit TNI dibutuhkan di berbagai aspek

TNI
Istana Telah Terima Draf Revisi UU TNI-Polri Pekan Lalu

Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU inisiatif DPR itu sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres.

UU TNI
Istana Telah Terima Draf Revisi UU TNI-Polri Pekan Lalu

Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU inisiatif DPR itu sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres.

UU TNI
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian

Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.

kabinet Prabowo-Gibran
Soal Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Tegaskan Tak Ada Niat Jegal PDIP dan Muluskan Kaesang

Awiek menagaskan, keputusan yang diambil baleg diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia.

MK Ubah Syarat Pilkada
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara
Dukung Revisi UU Kementerian Negara, Golkar Usul Aturan Usia Presiden dan Wapres Dihapus

Firman Soebagyo meminta agar revisi UU Kementerian Negara harus segera disahkan.

Golkar
Pasal Karet di Revisi UU TNI, Panglima Singgung Operasi Militer Selain Perang

Menurut Agus, tugas TNI sudah diatur semua dan berharap masyarakat paham.

Revisi UU TNI
Saat Dua Jenderal TNI Tegas Tepis Isu Revisi UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Revisi (UU) Undang-undang TNI tidak akan menimbulkan dwifungsi.

Panglima TNI
Revisi UU KUHAP Diusulkan Masuk Prolegnas, Komisi III Janji Minta Masuk Masyarakat

Habiburokhman berharap pembahasan proses revisi UU KUHAP bisa mulai akhir tahun 2024.

Revisi UU KUHAP
Perjalanan Revisi UU MK: Disetop Mahfud MD, Dibahas Diam-Diam di DPR

Revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sorotan.

UU MK
ATVSI Minta Pemerintah Sempurnakan UU Penyiaran, Cakup Aturan untuk Tayangan di Medsos

ATVSI meminta pemerintah segera mengubah regulasi pada undang-undang yang sudah dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini.

ATVSI