Interupsi di paripurna, Gerindra desak DPR bentuk Pansus Asap
Sultan Adil Hendra prihatin, sebab beberapa sekolah di daerah yang terdampak asap sudah lama diliburkan.
Anggota Fraksi Partai Gerindra, Sultan Adil Hendra menilai persoalan kabut asap belum juga ditemukan solusinya. Untuk itu, dia mendesak agar DPR membentuk panitia khusus (Pansus) Asap agar bisa ikut membantu mencarikan solusi yang konkret atas bencana kabut asap tersebut.
"Persoalan ini belum ditangani pemerintah secara kompak, oleh karena itu ini akan merugikan kehidupan masyarakat terdampak asap," kata Adil saat interupsi di rapat paripurna, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10).
Anggota Komisi X yang membidangi pendidikan dan kebudayaan ini mengaku prihatin, sebab beberapa sekolah di daerah yang terdampak asap sudah lama diliburkan.
"Saya tidak bisa membayangkan masyarakat di daerah yang kena asap bisa berprestasi pendidikannya. Saya sebagai anggota Komisi X meminta ini ditangani secara serius," tukasnya.
Selain itu, dia mengungkapkan, catatan yang diterima pihaknya saat ini sudah ada laporan 8 orang meninggal dunia karena dampak kabut asap tersebut. Oleh karena itu, dia menegaskan, DPR harus segera membentuk Pansus asap karena ini sudah menyangkut isu kemanusiaan.
"Saya prihatin baru-baru ini catatan kami sudah 8 orang yang meninggal, tentu ini musibah yang sangat besar ini harus dijadikan bencana nasional," ujarnya.
"Bantuan dari pusat hanya personel, tapi alat memadamkan asap tetap berada di Jakarta. Mari kita perjuangan saudara-saudara kita di Sumatera dan Kalimantan karena ini menyangkut kemanusiaan," tandasnya.
Baca juga:
Gerindra: Jokowi lari-lari ke daerah asap, pencitraan saja!
Setelah bayi Husen & Arika, kini bayi Latifah meninggal karena asap
PM Najib: Jokowi malu dengan asap, minta maaf pada Malaysia
Gerindra nilai wajar Jokowi minta maaf ke Malaysia soal kabut asap
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Dimana DPR mengapresiasi kinerja Kejagung? Hal itu disampaikannya dalam rangka penganugerahan Adhyaksa Awards 2024 yang dihadiri Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin serta Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Jumat (5/7) malam.
-
Apa yang diputuskan DKPP terkait Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajarannya? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres.