Istana soal Golkar gabung pemerintah: Jangan minta jabatan menteri!
Istana enggan terperosok dalam kisruh di partai berlambang pohon beringin ini.
Kisruh di internal Partai Golkar mengenai dualisme kepengurusan hingga saat ini belum juga usai. Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie dikabarkan bakal merapat dan bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah tak mau ikut campur dalam konflik internal partai. Namun dia mewanti-wanti agar partai berlambang beringin itu tak memintah jatah menteri.
"Yang pertama pada dasarnya, pemerintah tidak ingin ikut campur persoalan apa konflik, perbedaan pandangan dan pendapat. Yang terjadi di Golkar, baik itu di tubuh partai dan tubuh fraksinya," kata Pramono di Istana, Jakarta, Jumat (8/1).
Jika Golkar bergabung, lanjut Pramono, tentu pemerintah akan terbuka dan senang hati. Namun, tujuannya bukan untuk mengejar jatah menteri.
"Kemudian kalau ada partai yang mau bergabung atau beri dukungan, pemerintah dengan senang hati. Alhamdulillah tangan terbuka. Tapi yang penting jangan kemudian meminta untuk jabatan kementerian," jelas Pramono.
"Karena bagaimana pun ini sistem presidensial tentunya yang paling mengetahui siapa yang akan diajak bergabung atau tidak. Yang jelas ini tahun kedua Jokowi–JK, presiden sudah canangkan tahun percepatan kerja sehingga kita konsentrasi persoalan kerja," tandasnya.
Seperti diketahui Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menggelar rapat koordinasi di Bali, Senin (4/1). Sejumlah rekomendasi dikeluarkan. Mulai dari sikap politik partai sampai persoalan kisruh internal di tubuh partai berlambang beringin tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar kubu Ical Ibrahim Lambong menyebut ada delapan poin penting hasil konsolidasi di Bali. Salah satunya sikap Partai Golkar ke pemerintahan Jokowi-JK.
"Direkomendasikan kepada Rapimnas untuk dibahas agar Partai Golkar mendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla," ujar Ibrahim melalui pesan singkatnya kepada merdeka.com, Selasa (5/1) lalu.
Baca juga:
Kubu Agung: Tak ada alasan buat Golkar tak gabung Jokowi-JK
PKS masih setia dampingi Gerindra jadi oposisi Jokowi-JK
Pekan depan KMP gelar rapat bahas sikap Golkar merapat ke Jokowi-JK
Prabowo tak takut sendiri
Spekulasi di balik strategi Golkar merapat ke Jokowi-JK
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).