Isu Jokowi Bakal Masuk Struktural Golkar, PDIP Sebut Rumor Selama ini Terbukti
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal jadi dewan pembina Partai Golkar.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal jadi dewan pembina Partai Golkar. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, hal ini menunjukkan rumor yang terbukti.
"Selama ini kan terjadi rumor dan belakangan terbukti. PDIP berharap soal kedaulatan Partai itu dijaga betul-betul, sesuai AD/ART partai," kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/8).
Hasto enggan menanggapi lebih dalam perihal kondisi internal partai lain. Menurutnya, PDIP juga memiliki pengalaman serupa.
"Karena kami pernah mengalami hal itu, rasanya dipecah belah, diintervensi selama 32 tahun Orba dan akhirnya negara tidak ke mana mana. Kita ketinggalan dengan Singapura, Malaysia, Thailand. Itu kan penyalahgunaan kekuasaan, ketika pemimpin hanya berpikir urusan sempit dan tidak berpikir masa depan," ujar Hasto.
Menurut Hasto, PDIP sekarang juga pernah mengalami percobaan pengambilalihan kekuasaan. Meski tidak spesifik menyebut siapa orangnya, namun Hasto menuturkan sosok tersebut ketika ditanya hanya menjawab tidak tahu.
"Kita lihat permainan dulu. Karena masih ada yang mau mengatur-ngatur. Sampai ke mana mengatur itu mengalir sampai jauh kita akan lihat dulu. Itu seni dalam politik," terangnya.
Dia melanjutkan, upaya pengabilalihan PDIP itu dibuktikan dengan cara hukum. Namun hal itu dianggap Hasto sebagai upaya yang gagal karena sikap kader partai yang militan.
"Ya ada secara empiris terbukti dengan cara hukum, untuk bisa mengambil alih. Tapi beda dengan PDIP, kita ini partai perjuangan yang anggotanya militan," jelas Hasto.
Sebelumnya diberitakan, Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita merespons isu jika Partai Golkar akan membentuk ketua harian dan Jokowi akan menjadi ketua dewan pembina Golkar.
Agus menyebut, format organisasi akan ditentukan dalam musyawarah nasional (Munas) yang akan digelar pada 20 Agustus 2024.
Termasuk, kata Agus, penentuan ketua umun definitif Golkar yang akan menggantikan posisi Airlangga Hartarto akan ditentukan di Munas.
"Nanti keputusan terhadap siapa yang akan menjadi ketua umum terpilih, semua keputusan berkaitan dengan format organisasi ditentukan di Munas," kata Agus, saat konferensi pers, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8).