'Jelang Pilkada serentak, KPU rawan permainan politik'

Ray mencontohkan bagi calon kepala daerah bisa saja KPU daerah terlibat kongkalikong dan mendapatkan imbalan uang.

Ketua Lingkar Masyarakat Madani Indonesia, Ray Rangkuti menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) rawan permainan politik. Apalagi, kata dia, saat ini ada dua partai besar sedang berkonflik.

"Pertama, ada dua partai yang berkonflik, itu sangat rawan dimainkan, siapa yang dimenangkan dan siapa yang dikalahkan, itu tergantung KPU," papar Ray Rangkuti saat dalam diskusi 'Carut marut persiapan Pilkada serentak' yang diadakan oleh Koalisi Masyarakat Pemantau Pilkada Serentak (KP2S) di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (24/6).

Kedua, masih menurut Ray, soal persyaratan administrasi. Jika calon kekurangan kursi sangat mungkin diakal-akali, itu dua potensi yang rawan dimainkan oleh penyelenggara Pemilu seperti KPU ini.

"Di mana persyaratannya diada-adakan dan di pas-pas kan, agar bisa masuk Pilkada," tukasnya.

Ray mencontohkan bagi calon kepala daerah bisa saja KPU daerah terlibat kongkalikong dan mendapatkan imbalan uang.

"Kita bisa pertanyakan dugaan penyelewengan uang Rp 334 miliar dalam persiapan Pilkada 2015 itu apakah melibatkan orang per orang atau rekanan KPU atau partai politik?" tanyanya.

Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada ini tidak objektif. "Sikap tidak objektif ini masih sangat lumrah terjadi di Indonesia. Kita mendesak ke KPU Nasional lebih transparan pengelolaan keuangan negara, karena Pemilukada anggarannya itu dari APBN," pungkasnya.

Baca juga:
'Sibuk pantau pelanggaran, KPU lalai awasi penggunaan anggaran'
Dana operasional Rp 1,2 M cair, Panwaslu Solo tak lagi saweran
Kepala BIN sebut keamanan Pilkada serentak telah siap
KPU janji telusuri temuan BPK soal kerugian negara di Pemilu 2014
4 Kepala daerah ini mundur demi siasati anak/istri ikut pilkada