Jika berkuasa, PDIP tegaskan tak ada bagi-bagi kursi di kabinet

"Kepemimpinan kuat didukung kerja sama politik di parlemen khususnya kebijakan politik anggaran dan politik legislasi."

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) sudah menyiapkan kabinet gotong royong bagi pemerintahan nanti jika Jokowi terpilih menjadi presiden. Belajar dari pengalaman, PDIP hanya akan membangun pemerintahan dengan gabungan partai politik yang ramping atau sedikit.

"Prinsipnya kabinet kerjasama parpol kecil (ramping) atau karena salah satu mandat kepada Pak Jokowi sebagai capres PDIP adalah untuk menegakkan pilar daulat politik Trisakti," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis, Senin (21/4).

Menurut Tjahjo, pihaknya akan memperjuangkan program pro rakyat dengan berlandaskan Pancasila, NKRI dan UUD 1945. Dia berjanji jika PDIP berkuasa akan memegang teguh Trisakti dalam setiap pengambilan keputusan.

"Kepemimpinan yang kuat juga didukung kerja sama politik di parlemen khususnya kebijakan politik anggaran dan politik legislasi guna mendukung program Pro Rakyat. Ini yang ditawarkan dalam lobi-lobi dengan pimpinan Parpol yang pada prinsipnya dapat dipahami, misalnya NasDem dengan program restorasinya," tegas dia.

Dia menegaskan, tidak ada bagi-bagi kursi dalam membangun koalisi bersama PDIP . Begitu juga soal tawaran kursi wapres bagi Jokowi dalam pembahasan koalisi bersama PDIP .

"Jangan bargaining kerjasama antarparpol dimulai dari pembagian kursi kabinet atau posisi tawar wapres. Misalnya, kabinet kerja harus banyak mendengar aspirasi masyarakat dan harus berkerja keras memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut," klaim dia.

Dia menambahkan, PDIP tidak menggunakan kata koalisi dalam membangun pemerintahan ke depan. Melainkan dengan istilah kerja sama politik demi membangun Indonesia.

"Kita harus belajar dan mencermati gelagat perkembangan dinamika pada koalisi parpol-parpol besar sepuluh tahun ini yang mayoritas di DPR , tapi akhirnya tidak mampu mengambil keputusan yang solid dalam setiap proses di DPR . Kasihan rakyat yang memilihnya yang akhirnya menunda program pembangunan untuk rakyat Indonesia," pungkasnya.

Baca juga:
Ini solusi politikus senior PDIP atasi kisruh PPP
Jokowi masih menghitung, tak mau buru-buru ungkap cawapres
PDIP: Wacana poros tengah kegenitan elite saja, tak berguna
Pramono Anung: 3 nama cawapres Jokowi sudah beredar di publik
Pengamat: Konsultan PDIP jual capres seperti jual pasta gigi