Jika isi revisi UU bisa lemahkan KPK, ini yang akan dilakukan Jokowi
Saat ini draf revisi UU KPK masih dibahas di DPR.
Jubir Presiden, Johan Budi menegaskan bahwa Presiden Jokowi mempunyai sikap yang tegas terhadap niatan revisi UU KPK. Bahkan jika revisi itu melemahkan, Jokowi bakal menarik diri dari pembahasan.
"Kalau melemahkan KPK Presiden akan menarik diri dari pembahasan dan menegaskan revisi UU KPK harus memperkuat KPK," ucap Johan dalam diskusi dan hasil survei Indikator 'Revisi UU KPK dan Petaruhan Modal Politik Jokowi' di Kantor Indikator, Jakarta, Senin (8/2).
Kemudian, terkait isi draf revisi UU KPK, menurut Johan, masih simpang siur. Dirinya pun menilai, hingga saat ini belum tahu apakah Presiden sudah menerima draf resmi revisi UU KPK itu.
Johan mengatakan, dari pihak DPR belum mengkomunikasikan terkait pembahasan revisi UU KPK ini kepada presiden. Namun, Johan mengisyaratkan bahwa revisi UU KPK ini merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dan Menko Polhukam.
"Kalau soal detailnya (Revisi UU KPK) itu ada di Menkum HAM dan Menko Polhukam. Saya belum tahu apakah sudah dilaporkan ke presiden soal draf aslinya seperti apa," ujar Johan.
Baca juga:
Survei Indikator sebut revisi UU KPK bisa buat citra Jokowi menurun
Masyarakat nilai revisi UU akan lemahkan KPK
Survei: Revisi UU KPK bikin DPR dan parpol makin tak dipercaya
Revisi UU KPK, Jokowi tak bertindak karena ada tekanan politik
Revisi UU KPK mulai dibahas DPR, Jokowi dinilai ingkar janji
PKB serahkan ke Baleg DPR dan Pemerintah soal polemik revisi UU KPK
Pramono Anung nyatakan pemerintah belum bersikap soal revisi UU KPK
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.