Jika Merembet ke Pasal di Luar GBHN, PDIP Pertimbangkan Lagi Amandemen UUD 1945
Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR Ahmad Basarah mengatakan PDI Perjuangan akan mempertimbangkan kembali wacana amandemen UUD 1945 jika pada perjalanannya muncul wacana mengubah pasal di luar kewenangan MPR menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR Ahmad Basarah mengatakan PDI Perjuangan akan mempertimbangkan kembali wacana amandemen UUD 1945 jika pada perjalanannya muncul wacana mengubah pasal di luar kewenangan MPR menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Hal tersebut menanggapi kesepakatan politik antara Ketum Nasdem Surya Paloh dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Surya dan Prabowo sepakat supaya amandemen UUD 1945 dilakukan menyeluruh.
-
Bagaimana UUD 1945 disahkan? Peringatan Hari Konstitusi mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritus Junbi Inkai).
-
Apa isi dari Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kenapa Pasal 7 UUD 1945 diubah? Pasal 7 dalam UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden diubah karena beberapa alasan, antara lain: Untuk menghindari praktik kekuasaan yang otoriter, korup, dan nepotis yang terjadi pada masa Orde Baru, yang memungkinkan seorang presiden menjabat tanpa batas periode. Untuk mendorong regenerasi dan demokratisasi kepemimpinan nasional, yang memberi kesempatan kepada calon-calon presiden lain yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Kapan Monumen Perjuangan 1945 diresmikan? Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan peresmian 10 November 1984, taman pun direhabilitasi pada tahun 2018.
-
Kapan UGM diresmikan? Universitas Gadjah Mada (UGM) didirikan pada 19 Desember 1949 di Yogyakarta, Indonesia.
"Kalau ada rencana untuk mengubah pasal-pasal lain di dalam UUD, PDI-P kemungkinan akan mempertimbangkan kembali rencana agenda amendemen UUD 1945 tersebut," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10).
Wakil Ketua MPR ini menegaskan, sikap PDI Perjuangan terhadap amandemen UUD 1945 hanya terbatas pada menambah kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara yang diatur dalam Pasal 3. Basarah mengatakan, hal tersebut sesuai dengan keputusan politik PDI Perjuangan yang diambil dalam Rakernas 2016 dan Kongres V 2019.
"Jadi di luar perubahan pasal itu PDI-P tidak berada dalam pikiran apalagi sikap untuk mengubah pasal-pasal lain di dalam UUD tersebut," kata Basarah.
Basarah mengatakan, menjadi tugas Badan Pengkajian yang dibentuk MPR untuk menyamakan persepsi fraksi-fraksi. Dalam rekomendasi MPR periode 2014-2019, tujuh partai setuju haluan negara masuk melalui amandemen terbatas. Sementara, PKS, Demokrat dan Golkar mengusulkan haluan negara masuk melalui revisi undang-undang.
Basarah menuturkan, apakah akan terealisasi wacana amandemen terbatas pada periode saat ini, tergantung kemauan para pemimpin bangsa, termasuk ketua umum partai politik.
"Jadi itu tergantung dari good will dari masing-masing ketua umum Parpol," kata dia.
Baca juga:
NasDem Sebut Amandemen UUD Bisa Singgung Pemilihan Presiden jika Rakyat Menghendaki
MPR Buka Ruang Konsultasi untuk Dengar Suara Publik Soal Amandemen UUD 1945
Gerindra Jelaskan Isi Kesepakatan Prabowo & Paloh Soal Amandemen UUD 1945 Menyeluruh
Ketum PAN Nilai Amandemen UUD'45 Menyeluruh Timbulkan Kecurigaan Presiden Dipilih MPR
Usai Pertemuan, Prabowo dan Surya Paloh Sepakat Amandemen UUD 1945 Menyeluruh