JK: Menteri di kabinet Jokowi-JK harus jujur
JK mengatakan, para menteri di kabinetnya nanti tidak hanya berasal dari kalangan profesional saja.
Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) memiliki kriteria soal calon menteri di kabinet pemerintahannya bersama Jokowi nanti. Menurut JK, mereka harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik.
"Kita punya kesempatan kabinet yang mampu, mempunyai kemampuan leadership dan jujur. Itu prinsip pokok. Mungkin orang sering mengatakannya profesional artinya mampu tapi profesional juga harus jujur," kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Brawijaya No 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/8).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi pada hari Jumat, 8 Desember? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
JK mengatakan, para menteri di kabinetnya nanti tidak hanya berasal dari kalangan profesional saja. Tetapi tidak menutup peluang dari kalangan partai.
"Kalau yang profesional itu harus non-partai. Katakanlah lebih baik, di PKB ada yang lebih baik, di NasDem banyak yang pintar-pintar," ucapnya.
"Kabinet bagian dari politik nasional kekuasaan yang diatur pembicaraan non-partai otomatis harus menghargai yang partai dan saya ulangi lagi banyak yang pintar-pintar," tambahnya.
(mdk/dan)