JK nilai tak masalah Puan rangkap jabatan partai selama nonaktif

"Yang dilarang itu aktif," kata JK.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani kembali ditunjuk sebagai Ketua DPP Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Bidang Politik dan Keamanan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, kendati kemudian secara langsung dinonaktifkan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, kabinetnya tidak akan terganggu dengan rangkap jabatan Puan tersebut.
Menurutnya, tidak ada larangan bagi menteri menjabat juga di partai selama statusnya nonaktif.

"Beliau (Puan) rangkap jabatan tetapi segera nonaktif kan. Yang dilarang itu aktif," kata JK di kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Senin (13/4).

JK menilai, penunjukan Puan tidak akan mengganggu kinerja putri Megawati tersebut lantaran banyak wakil Puan yang bisa menggantikan tugasnya di partai.

"Ada juga stafnya, wakilnya juga banyak di situ (partai). Jelas diumumkan hari itu juga, bahwa diangkat tetapi langsung nonaktif," ujar JK.

Puan ditunjuk menjadi Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang rencananya digelar pada Desember 2015 ini. Tugas ini merupakan beban berat bagi Puan lantaran bertanggung jawab terhadap pemenangan partai.

Ketua Umum (Ketum) PDI-P, Megawati Soekarnoputri memang kembali mendapuk Puan sebagai Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan, dalam Kongres PDI-P ke-4 yang digelar di Sanur, Bali, beberapa waktu lalu.

Namun, saat itu juga Mega menonaktifkan putrinya tersebut dari jabatannya di partai. Mengingat, harus mengemban tugas sebagai menteri di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla.

Rangkap jabatan tersebut dianggap sejumlah kalangan tidak sesuai dengan komitmen Jokowi yang di awal pemerintahannya mengatakan bahwa para pembantunya di pemerintahan, tidak boleh duduk sebagai pengurus partai.

Baca juga:
JK bersaksi, kuasa hukum optimis Yance bebas
LPSK: Sikap JK datang bersaksi di pengadilan Yance patut dicontoh
Wapres JK batalkan pembangunan pelabuhan di Cilamaya
Ini kata JK soal kubu Agung dan Ical rebutan ruang fraksi di DPR
JK soal perombakan Golkar di parlemen: Bukan rebutan, ganti-gantilah