Jokowi ajukan RUU Tax Amnesty, Demokrat tak ingin buru-buru
Pemerintah berharap pembahasan RUU Tax Amnesty tak terlalu lama sehingga bisa diputuskan pada Maret.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan revisi Tax Amnesty (pengampunan pajak) kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, RUU Tax Amnesty akan dibahas lebih mendalam di rapat bamus.
"Pada saat kita sampaikan di rapat bamus, seluruh fraksi ingin mempelajari tax amnesty tersebut. Draf yang diusulkan pemerintah," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).
RUU Tax Amnesty masuk dalam prolegnas berbarengan dengan RUU KPK. Namun, saat ini pemerintah telah memutuskan untuk menunda RUU KPK yang sebelumnya atas inisiatif DPR.
"Baik revisi UU KPK maupun tax amnesty betul-betul sangat esensial dan penting. Sangat membawa dampak kepada masyarakat. Untuk itu fraksi tidak ingin buru-buru sehingga disepakati fraksi ingin mempelajari betul-betul dengan seksama dan diputuskan dengan fraksinya tentunya melalui DPP masing-masing. Begitu juga Demokrat," jelas Agus.
Lebih lanjut, Politisi Demokrat ini menambahkan, pihaknya tak yakin RUU Tax Amnesty dapat disahkan pembahasannya pada bulan Maret ini. Sesuai harapan dan permintaan dari pemerintah.
"Kalau kami melihat rasanya akan sulit ya (Maret). Karena untuk mempelajari draf UU membutuhkan waktu yang tidak secepat kilat," terang Agus.
"Harus menerima masukan dari pakar. Dan Partai Demokrat betul-betul mengkaji secara serius. Sekarang ada tim di sana. Yang mengkaji masalah RUU Tax Amnesty dulu. Seperti juga pada saat revisi UU KPK. Ada tim di Demokrat," tandasnya.
Baca juga:
Utang asing RI berpotensi melebar jika pengampunan pajak dibatalkan
JK harap DPR bahas RUU Pengampunan Pajak setelah reses April 2016
Pemerintah tak masalah pembahasan Tax amnesty setelah DPR reses
Ini strategi pemerintah jika UU pengampunan pajak batal disahkan
Soal RUU Tax Amnesty, Jokowi telah kirim surat ke DPR
Reputasi pemerintah diragukan jika UU pengampunan pajak batal
Bantah menyandera, Ketua DPR janji tax amnesty dibahas usai reses
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kenapa Jokowi ingin Pemilu 2024 jadi Pesta Rakyat? Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi," jelasnya.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.