Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau TNI-Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) netral di pemilu 2024. Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.

"Saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga Pemilu ini berjalan jujur dan adil prosesnya lancar serta hasilnya yang baik dan terpercaya dan kepada seluruh aparat negara baik ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak," kata Jokowi dalam arahannya di rapat konsolidasi nasional pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12).

Meski netral, Jokowi meminta aparat untuk tetap mendukung tugas penyelenggara pemilu. Misalnya, ikut membantu mengirim logistik ke tempat-tempat yang sulit.

"Dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita bisa dibantu oleh aparat negara baik TNI maupun Polri," ucap Jokowi.

Kepala Negara juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) netral di pemilu 2024. Jokowi tidak ingin KPU melenceng dari aturan karena berbahaya bagi legitimasi pemilu.

"Kemudian KPU juga betul-betul netral tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai, apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan, ini yang harus kita jaga bersama-sama jangan sampai terjadi ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta KPU pusat maupun daerah untuk bersiap menjalankan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan jujur dan adil.

Jokowi mengingatkan pelaksanaan Pemilu 2024 sisa 45 hari lagi.

"Tidak ada kata yang lain, KPU dari pusat sampai daerah harus siap, siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil, yang dipercaya oleh rakyat, dan pemilu 2024 tinggal 45 hari, waktunya sudah sangat dekat. Semuanya harus bersiap," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan Pemilu 2024 memang sangat kompleks karena Pilpres dan Pileg digelar bersamaan.

Selain itu, kata Jokowi, Pemilu 2024 melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa, 18 partai politik nasional, serta 6 partai lokal Aceh.

Kendati begitu, Jokowi menekankan Pemilu 2024 harus dijalankam sebaik-baiknya sesuai perintah Undang-Undang. Dia meminta KPU dan penyelenggara pemilu memastikan kesiapan petugas, ketersediaan logistik, distribusi logistik, dan sistem teknologi berjalan dengan baik.

"Jangan sampai ada yang tercecer satupun semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya," ujar Jokowi.

Dia mewanti-wanti keteledoran kecil terkait hak teknis bisa berimplikasi politik. Jokowi tak mau hal ini terjadi sebab bisa menganggu kondusifitas negara dan legitimasi Pemilu 2024.

"Jangan sampai terjadi peretasan. Hati-hati mengenai ini sekali karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik," kata Jokowi.

Jokowi meyakini KPU mampu menjalankan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan baik. Dia memastikan pemerintah mendukung penuh agenda kerja KPU agar Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil.

"Saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga Pemilu ini berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar, serta hasilnya yang baik, dan terpercaya," pungkas Jokowi.