Jokowi Disarankan Tak Lagi Pilih Menteri Rangkap Jabatan jadi Ketua Parpol
"Pembantu Jokowi harus total, tidak terbelah perhatiannya antara mengurus partai dan menteri,"
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyarankan presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menunjuk menteri kabinet yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. Adi mengatakan, periode kedua pemerintahan Jokowi adalah periode pertaruhan.
Sebab, menurutnya, di periode ini Jokowi menghadapi tantangan pembangunan ekonomi Indonesia yang begitu berat.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
"Pembantu Jokowi harus total, tidak terbelah perhatiannya antara mengurus partai dan menteri. Saya cukup meyakini, di periode ini salah satu syarat menjadi menteri memang harus memilih apakah jadi ketum partai atau jadi menteri," ucap Adi kepada wartawan, Rabu (17/7).
Adi melihat, janji kampanye Jokowi soal menteri yang tak rangkap jabatan tidak terwujud di periode pertamanya. Kasus Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar adalah salah satu contoh.
"Bagi saya lebih ideal tidak ada rangkap jabatan. Karena ketum partai harus bertanggungjawab penuh terhadap nasib dan masa depan partai. Karena mengurus partai butuh totalitas, mengurus partai bukan sampingan. Begitu pula sebaliknya, jadi menteri juga butuh totalitas," kata Adi.
Adi juga meminta Jokowi menolak bila ada ketua umum partai politik pengusungnya menginginkan rangkap jabatan. Pejabat publik rangkap jabatan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi.
"Cukup di periode pertama terjadi. Sekarang tiket politiknya harus jelas. Kalau ketum partai tidak layak dinominasikan jadi calon menteri," kata Adi.
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Erick Thohir Pilih Jadi Pengusaha Dibandingkan Menteri
Presiden Jokowi Disarankan Gabungkan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan
TKN Percayakan ke Kemenkominfo Untuk Tangkal Hoaks Daftar Menteri Jokowi
Erick Tohir Sebut Jokowi Tidak Akan Libatkan TKN Dalam Pembahasan Kabinet
PPP Klaim Jokowi Minta Sembilan Nama Menteri