Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Aria Bima PDIP Minta Parpol Diperlakukan Sama
Aria Bima menyebut, hingga saat ini parpol masih dilarang membangun dunia usaha.
Aria Bima meminta pemerintah memperlakukan sama antara ormas keagamaan dengan partai politik (parpol) terkait izin kelola tambang.
Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Aria Bima PDIP Minta Parpol Diperlakukan Sama
Anggota DPR RI asal PDIP Aria Bima merespons terkait pemberian izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Politisi senior asal Solo ini mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan pemberian izin pengelolaan tambang untuk ormas.
Dia menyinggung konstitusi yang mengizinkan sumber daya alam dikelola untuk kemakmuran rakyat.
Namun, Aria Bima meminta pemerintah memperlakukan sama antara ormas keagamaan dengan partai politik (parpol) terkait izin kelola tambang.
Dia menyebut, hingga saat ini parpol masih dilarang membangun dunia usaha.
"Persoalannya kami dari parpol sampai saat ini masih dilarang membangun dunia usaha, kemudian dilarang memiliki perusahaan terbuka (PT). Kami banyak dilarang dalam mencari sumber pendapatan partai untuk memperkuat jalan kita berdemokrasi," ujar Aria Bima di Solo, Minggu (9/6).
Sementara, lanjut dia, banyak beban parpol yang tidak terselesaikan oleh APBN. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah agar parpol diberi kesempatan memiliki unit bisnis dengan berbagai persyaratan.
"Menurut saya, tidak hanya ormas yang diberi izin, tapi parpol juga dipikirkan. Bagaimana yang namanya sistem finance engineering (teknik keuangan) nya," tandasnya.
Dikatakan Aria Bima, semua ingin melahirkan parpol yang bersih dan jujur begitu juga presiden dan anggota DPR-nya.
Namun finance political engineering (teknik keuangan politik) tidak ada.
"Kita hanya betul betul sah mendapat duit dari negara dari APBN dan iuran anggota," katanya.
Menurut dia, jika parpol diberi izin memiliki unit bisnis, hal itu tidak akan menimbulkan masalah. Yang terpenting adalah transparan, tidak korupsi dan akuntabel.
"Kalau sekarang semua nggak boleh tapi bermain di belakang. Seolah-olah kita sekarang ini membuat suatu sistem yang membiasakan pola kemunafikan yang dilembagakan dengan berbagai larangan," katanya lagi.
Terkait pemberian izin pengelolaan tambang untuk ormas, Aria Bima mengaku tidak melihat ormasnya, namun lebih ke kesiapan ormas dalam pengelolaan.
Hal ini menurutnya, jauh lebih penting karena menyangkut manajerial.
"Jadi hal yang terpenting sejauh mana ormas itu mampu menjadi organisasi yang kompetensi dalam pengelolaan tambang. Kalau kemudian ormas akhirnya cuma jual izin tambang nanti ormas akan diimagekan akan menjadi calo tambang. Untuk mengelola tambang, ormas harus punya kompetensi di dunia bisnis dan perdagangan," pungkasnya.
