Menteri Bahlil: Prabowo Setuju Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Bahlil menyebut pemberian WIUPK ini adalah bentuk untuk mensejahterakan rakyat lewat ormas keagamaan.

Menurutnya pemberian izin ini pun merupakan apresiasi negara kepada ormas yang memiliki peran penting saat kemerdekaan Indonesia dan juga kemaslahatan umat.

Diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan ormas dapat mengelola pertambangan batubara dalam jangka waktu 5 tahun, sehingga keberlanjutan program ini akan dilanjutkan oleh kepemimpinan Prabowo.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diteken pada 30 Mei 2024.

Di dalam aturan itu Pasal 83A menyebut bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).

Bahlil memastikan pihaknya akan segera menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara kepada Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU).

"Tidak lama lagi saya akan Tekan IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai, itu janji saya kepada kalian semua," kata Bahlil saat mengisi kuliah umum di Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama, disiarkan di Youtube Kementerian Investasi, Minggu (6/5).