MUI Puji Keputusan Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Pemerintah menerbitkan aturan yang memperbolehkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mengelola tambang. Izin itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang diteken Jokowi 30 Mei 2024.

Beleid tersebut merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Aturan ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK) tertuang di Pasal 83A.

Ketua PP Muhammadiyah bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup itu menambahkan, selama ini sumber pendapatan ormas keagamaan tidak menentu. Umumnya hanya bersumber dari donatur dan iuran anggota.

"Terkadang pihak ormas juga terpaksa harus "mengemis" ke sana-kemari agar kegiatan yang direncanakannya dapat terlaksana,” imbuh Pria yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Maka dari itu hadirnya aturan itu membuat ormas keagamaan memiliki pemasukan yang lebih baik. Sehingga dapat lebih membantu pemerintah dalam melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat.

“Memang dalam konstitusi seperti tertera di dalam pasal 34 UUD 1945 dikatakan bahwa fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara namun pada kenyataannya pemerintah juga punya keterbatasan-keterbatasan sehingga kita bisa melihat bagaimana besarnya peran dari ormas-ormas keagamaan dalam membantu tugas dan kewajiban dari pemerintah tersebut,” ujar Anwar Abbas menandasi.