IUPK yang dikuasai oleh Badan Usaha milik ormas keagamaan tidak boleh dipindahtangankan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menerbitkan aturan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan bisa mengelola tambang. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang diteken Jokowi 30 Mei 2024.
Aturan tersebut merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Aturan ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK) tertuang di Pasal 83A.
Pasal tersebut berisi aturan mengenai penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Secara Prioritas. Pasal 83A sendiri merupakan penambahan dari aturan sebelumnya.
"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," seperti dikutip dari Pasal 83A Ayat (1), Jumat (31/5).
WIUPK yang bisa dikelola oleh ormas keagamaan tadi merupakan wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
Jokowi menegaskan, IUPK yang dikuasai oleh Badan Usaha milik ormas keagamaan tidak boleh dipindahtangankan atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri terkait.
Dalam ayat (4) pasal yang sama menegaskan kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.
"Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya," bunyi Pasal 83A ayat (5).
Selanjutnya, penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku. Serta, ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik ormas keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
Seperti diketahui, Indonesia memiliki 6 agama resmi yang diakui secara hukum oleh negara, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu dan masing-masing agama itu memiliki ormas. Setidaknya ini daftarnya:
Islam:
Nahdlatul Ulama (NU)
Muhammadiyah
Sarekat Islam
Persatuan Umat Islam (PUI)
Al-Irsyad Al-Islamiyah
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
Mathlaul Anwar
Al-Jam'iyatul Washliyah
Persatuan Islam (Persis)
Darud Dakwah Wal Irsyad
Wanita Islam
Alkhairaat
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)
Hidayatullah
Kristen:
Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII)
Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI)
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
Persekutuan Gereja Gereja Tionghoa Indonesia (PGTI)
Katolik:
Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA)
Wanita Katolik RI (WKRI)
Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI (PMKRI)
Hindu:
Lembaga Pengembangan Dharma Gita
Peradah Indonesia
Wanita Hindu Dharma Indonesia
Buddha:
Majelis Agama Buddha Theravada
Pemuda Theravada Indonesia
Majelis Buddhayana Indonesia
Wanita Buddhis Indonesia
Yayasan Lumbini
Konghucu:
Majelis Tinggi Agama Khonghucu (Matakin)
IUPK yang dikuasai oleh Badan Usaha milik ormas keagamaan tidak boleh dipindahtangankan.
turan ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK) tertuang di Pasal 83A.
Baca Selengkapnya
Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya
Baca Selengkapnya
Din Syamsuddin memberikan catatan khusus terkait kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dari Jokowi.
Baca Selengkapnya
WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.
Baca Selengkapnya
Meski menjadi langkah baik, Pdt Gomar meyakini prakarsa Presiden Jokowi tidak mudah diimplementasikan.
Baca Selengkapnya
Menurut Anwar selama ini sumber pendapatan ormas keagamaan tidak menentu. Umumnya hanya bersumber dari donatur dan iuran anggota.
Baca Selengkapnya
Begini kata NU dan Muhammadiyah perihal ormas keagamaan boleh kelola tambang.
Baca Selengkapnya
Pasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi