Jokowi Mau Ibu Kota Pindah, Mendikbud Bangun Gedung Ratusan Miliar di Jakarta
"Lucunya nih pak di dalam pembahasan Komisi X misalnya untuk APBN 2020, ada usulan untuk membangun salah satu gedung berlantai empat untuk salah satu kementerian mitra Komisi X dan itu letaknya di Jakarta, enggak di sana. Kan tahu mau pindah. Itu sekian ratus miliar," ujar Ledia.
Ketua DPP PKS Ledia Hanifa mengkritik kurangnya koordinasi menteri dengan Presiden Joko Widodo. Hal itu menanggapi survei 100 hari periode kedua Presiden Joko Widodo.
Ledia heran ada kebijakan menteri Jokowi yang tidak sejalan. Dia mencontohkan soal kebijakan Jokowi yang ingin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
-
Bagaimana Ibu Sujiati membantu rekan-rekannya yang terkena PHK? Ibu Sujiati tidak kehabisan akal, selain membutuhkan tambahan bahan baku, Ia juga ingin rekan-rekannya kembali mampu memberi nafkah untuk keluarganya. Ia pun memutuskan untuk bergabung menjadi nasabah PNM Mekaar untuk mendapat tambahan modal sekaligus memboyong 25 rekan-rekannya untuk menjadi anggota kelompok yang dipimpin oleh dirinya.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Apa yang di dorong oleh Puteri Komarudin kepada pelaku UMKM? “Kita masih punya celah yang perlu dipersempit. Makanya, kami harapkan bimbingan teknis (bimtek) ini bisa semakin mendorong pelaku UMKM beralih ke arah digital. Hal ini karena digitalisasi akan membantu pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas. Sekaligus, akan mempermudah sistem pembayarannya karena penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar),” ungkap Puteri dalam Pembukaan Bimbingan Teknis Produksi dan Kewirausahaan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, Senin (4/12).
Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin Nadiem Makarim menganggarkan pembangunan gedung empat lantai di Jakarta.
"Lucunya nih pak di dalam pembahasan Komisi X misalnya untuk APBN 2020, ada usulan untuk membangun salah satu gedung berlantai empat untuk salah satu kementerian mitra Komisi X dan itu letaknya di Jakarta, enggak di sana. Kan tahu mau pindah. Itu sekian ratus miliar," ujar anggota Komisi X itu dalam rilis survei Indo Barometer di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (16/2).
Ledia awalnya tak menyebut nama kementerian yang dimaksud. Namun, belakangan dia memastikan mitra kerja Komisi X itu adalah Kemendikbud.
Dia mengatakan, seharusnya para menteri itu sejalan dengan presiden. Jika program Presiden Jokowi ingin memindahkan ibu kota, seharusnya diikuti pula dengan kebijakan menteri.
"Maksud saya ini kan mestinya menterinya, para menterinya juga stick dong kalau mau bikin, mau mendukung presidennya lihat juga dong program yang ada," kata Ledia.
Jokowi Diyakini Bakal Sukses Pindahkan Ibu Kota
Sementara, survei Indo Barometer menunjukkan publik setuju pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
"Mayoritas publik yakni (53,8 persen) menyatakan setuju dengan rencana pemindahan ibu kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan publik yang tidak setuju (30,4 persen)," kata Qodari.
Jokowi juga dinilai akan berhasil memindahkan ibu kota karena sudah berhasil membangun infrastruktur (53,1 persen).
"Mayoritas (45,9 persen) publik berpendapat bahwa Presiden Jokowi akan berhasil membangun Ibukota Negara baru di Kalimantan Timur. Sedangkan publik yang berpendapat Presiden Jokowi akan gagal membangun Ibukota Negara baru di Kalimantan Timur (18,9 persen)," kata Qodari.
(mdk/rnd)