Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Sugeng Suparwoto menanggapi soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kepala negara boleh berkampanye dan memihak salah satu paslon di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut dia, pernyataan Jokowi tersebut misleading atau menyesatkan. Sugeng berujar, kepala negara harusnya netral terutama dalam kontestasi lima tahunan.

"Saya kira kita harus katakan itu sangat misleading yang luar biasa, sekali lagi kita semua sepakat bahwa penyelenggara negara itu harus netral,"

 kata Sugeng kepada wartawan di Purwokerto, dikutip Kamis (25/1).

Ketua penasihat Badan Kerja (Badan Kerja) AMIN menyampaikan, kenetralan itu harus dipegang oleh seluruh penyelenggara negara. 

Mulai dari tingkat paling bawah hingga presiden sebagai kepala negara.

"Aparatur negara atau ASN juga netral, presiden harus netral, gubernur harus netral bahkan kades harus neteral," kata dia.

Lebih lanjut, Sugeng mengaku bingung ihwal batas seorang kepala negara boleh kampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara yang disinggung Jokowi. Pasalnya, kata Sugeng tak ada ukuran tegas terkait batas-batas itu.

"Itulah lantas kalau dikatakan yang penting tidak gunalan fasilitas negara, gimana mengukur seorang presiden tidak pakai fasilitaa negara," ucap Sugeng.

Sugeng menyoroti ihwal kunjungan kerja (kunker) Jokowi ke Jawa Tengah (Jateng) belum lama ini. Dia menilai, kunker tersebut tak biasa bahkan sudah selayaknya kampanye.

"Inilah yang kita prihatinkan bahwa proses politik di pilpres khususnya di 2024 tampaknya dalam tidak sebagaimana yang kita idealkan," ujar dia.

Jangan Melanggar Konstitusi 

Dia berharap, seluruh aparatur negara terutama presiden sadar dengan segala bentuk pelanggaran konstitusi, etik, serta moral dalam segala proses politik yang tengah berjalan.