Jubir Prabowo Khawatir Kartu Jokowi Cuma jadi Bahan Bancakan Duit Negara
Selain bancakan, Dahnil melihat ada peluang ketidakseragaman data dimiliki antara sistem di kartu dengan data dimiliki, seperti oleh Badan Pusat Statistik. Karenanya, kuat dugaan Dahnil akan muncul mafia rente bermain dalam program kartu Jokowi ini.
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menangkap, potensi bancakan dari program kartu sakti Calon Petahana Joko Widodo. Diketahui, bila terpilih kembali pria karib disapa Jokowi itu akan menerbitkan tiga kartu tambahan sebagai pelengkap kartu sebelumnya.
"Ya (bancakan) itu yang kami ingin tak terjadi," kata Dahnil menjawab pertanyaan awak media soal potensi bancakan kartu sakti seperti terjadi pada program kartu KTP-elektronik, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (18/3).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Bagaimana Prabowo bisa menyatu dengan Jokowi? Saat Pilpres 2019 Prabowo merupakan lawan Jokowi, namun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden Prabowo pun merapat kedalam kabinet Jokowi.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang diusung Prabowo Subianto dalam acara tersebut? Ketua Umum Pilar 08, Kanisius Karyadi, mengatakan bahwa kegiatan yang diikuti oleh 70 ribu lebih peserta ini merupakan bentuk dukungan terhadap Prabowo Subianto dalam menjaga dan merawat Persatuan Indonesia, sejalan dengan Sila ke-3 Pancasila.
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi saat bertemu? Juru Bicara Menteri Pertahanam Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, pertemuan Prabowo dengan Jokowi untuk koordinasi terkait tugas-tugas pemerintahan. "Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029.
Selain bancakan, Dahnil melihat ada peluang ketidakseragaman data dimiliki antara sistem di kartu dengan data dimiliki, seperti oleh Badan Pusat Statistik. Karenanya, kuat dugaan Dahnil akan muncul mafia rente bermain dalam program kartu Jokowi ini.
"Mereka (akan) punya data-data masing-masing. Kemudian mereka menggunakan data-data masing-masing untuk kebijakan. Jadi di situ ada potensi rente di situ," kritis Dahnil.
Paling utama, lanjut eks Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, munculnya sederet kartu Jokowi adalah pemborosan uang negara. Padahal, negara sudah cukup tekor dengan gelontoran dana KTP-el yang digadang memiliki teknologi termutakhir untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
"Kartu-kartu itu kan pemborosan. Kita sudah punya KTP elektronik, yang biayanya begitu banyak, sampai dikorupsi lagi. Lalu mengapa kita tak memanfaatkannya? Kami akan memanfaatkan, dengan sistem nasional terintegrasi, jadi nanti cukup satu kartu, KTP-el itu saja," tutup Dahnil.
Diketahui, lewat kampanyenya, Capres Petahana Jokowi merilis tiga kartu anyar. Seperti kartu sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi.
Tiga kartu tersebut menjadi jualan Jokowi, persis seperti kampanyenya di Pilpres 2014. Saat itu ada tiga program kartu dirilis, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKP).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno meyakinkan tiga 'kartu sakti' Jokowi tidak akan mengganggu APBN negara. Ketiga kartu tersebut adalah sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi. Menurut Hendrawan, program kartu-kartu tersebut sudah dibahas DPR.
"Ya tidak karena programnya sudah dibahas di DPR," kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Selasa (26/2).
Anggota Komisi XI ini menjelaskan, segala bentuk program jaminan kesejahteraan masyarakat juga sudah direncanakan masuk ke APBN.
"Program jaminan kesejahteraan masyarakat atau jaring pengaman sosial (social safety net) sudah direncanakan dalam APBN. Jadi sudah dibicarakan di DPR," ungkapnya.
Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
TKN: Ma'ruf Amin Beri Sentuhan Islami Jabarkan Program Jokowi
Ma'ruf Amin Optimis Target 70 Persen di Gresik Tercapai
PWNU Jatim Serukan Dukung Ma'ruf Amin demi Lawan Paham Wahabi
KPU Tarik Surat Suara yang Nyasar ke Hong Kong
Ubah Strategi, KPU Nilai Debat Ketiga Lebih Kondusif dari Sebelumnya