Kader Golkar Pertanyakan Alasan Airlangga 3 Kali Rotasi Anggota di Komisi XI
"Ada apa dengan surat pergantian sampai tiga kali ini, hanya dalam rentang waktu empat hari? Apakah ada kepanikan atau bagaimana," kata Sirajuddin
Fraksi Partai Golkar DPR 3 kali merombak kadernya di Komisi XI menjelang pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengurus DPP Partai Golkar Sirajuddin A Wahab mempertanyakan kebijakan rotasi kader yang dilakukan DPP Partai Golkar itu.
Rotasi dilakukan sebanyak tiga kali dalam empat hari. Surat pertama dikeluarkan pada 19 September 2019, lalu dikoreksi kembali pada 20 September 2019. Terbaru dikeluarkan hari ini didasari surat Fraksi Partai Golkar bernomor SJ.00/2647/FPG/DPRRI/IX/2019 ditandatangani Adies Kadir sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Bagaimana caranya DPD I Golkar bisa mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto? Aturan mengenai pergantian ketum tercantum dalam anggaran dasar Partai Golkar dengan beberapa ketentuan. Salah satunya, apabila dua per tiga Pengurus Partai (DPD) Provinsi sepakat agar Munaslub dilaksanakan.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Kenapa banyak Ketua DPD Golkar ingin Airlangga Hartarto kembali memimpin secara aklamasi? "Makanya cukup rasional jika DPD ingin aklamasi untuk AH," jelasnya. Dia menambahkan, tidak mudah untuk Golkar meraup suara maksimal di Pemilu karena tidak ada kader yang bertarung di Pilpres 2024.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
"Ada apa dengan surat pergantian sampai tiga kali ini, hanya dalam rentang waktu empat hari? Apakah ada kepanikan atau bagaimana," kata Sirajuddin melalui siaran persnya, Senin (23/9).
Dia menilai kebijakan tersebut menunjukkan tata kelola partai Golkar amburadul dan tanpa mekanisme yang jelas. Menurutnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengambil keputusan sepihak tanpa berkoordinasi dengan pengurus lain.
"Pembelajaran politik dan berdemokrasi apa yang mau kita contoh dari pemimpin partai seperti Airlangga? Tiga kali surat pergantian anggota Komisi XI, hanya dalam waktu empat hari. Inilah fakta politik terhadap tata kelola Partai Golkar yang amburadul. Airlangga seperti mengharamkan siapa saja yang berbeda pandangannya. Dia tidak suka kalau ada orang lain berbeda pandangan dengan dirinya," terangnya.
Pergantian Anggota Komisi XI DPR RI, kata Sirajuddin diduga kuat untuk menjegal calon pimpinan BPK dari loyalis Bamsoet dalam kontestasi pergantian Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024.
"Modus ini sama halnya dengan pemecatan beberapa ketua DPD kabupaten dan kota, serta diskriminasi terhadap beberapa pengurus, yang tidak mendapat undangan pada saat Rapat Korbid di tingkat DPP Partai Golkar," tegas Sirajuddin.
Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) ini menilai Airlangga telah memainkan politik 'belah bambu' dalam mengelola Partai Golkar. "Ini akan membuat Partai Golkar semakin terpuruk dan akan ditinggalkan oleh rakyat," tegas Sirajuddin.
Dia menegaskan tidak akan berhenti untuk mengkritisi setiap kebijakan sepihak Airlangga dalam mengelola partai berlambang beringin tersebut.
"Sejarah akan mencatat, Airlangga sebagai orang yang menjadi penyebab perpecahan besar di tubuh Partai Golkar," tandas Sirajuddin.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar di DPR kembali melakukan rotasi sejumlah anggotanya di Komisi XI DPR. Hal tersebut dilakukan jelang pemilihan anggota BPK RI. Rotasi ini diakui oleh Sekretaris Fraksi Golkar, Adies Kadir, Senin (23/9).
Adies, hal itu biasa dilakukan oleh fraksi-fraksi di parlemen. Bukan hanya Partai Golkar namun juga partai lainnya. Fraksi Golkar merotasi sejumlah kadernya untuk yang ketiga kalinya.
Sebelumnya Golkar merotasi kadernya pada 19 September 2019. Berselang sehari tepatnya pada 20 September 2019, Golkar mengembalikan lagi ke-7 anggotanya itu ke Komisi XI DPR. Akhirnya pada Senin (23/9), Fraksi Golkar kembali merotasi sementara pada empat anggotanya yang duduk di Komisi XI.
Adies Kadir menegaskan, BKO ini dilakukan lantaran ada agenda penting di komisi. Sementara itu, anggota Fraksi Golkar tidak bisa hadir atau sedang memiliki kegiatan di luar. Padahal terdapat kebijakan partai yang mesti dikawal. Alasan tersebut yang membuat BKO mesti dilakukan.
"BKO ini hal yang biasa dilakukan oleh setiap Fraksi. Ketika ada agenda penting yaitu Fit and Proper Test calon anggota BPK, tapi banyak anggota kita sedang banyak kegiatan di luar dan ada agenda partai yang harus dikawal," kata Adies kepada wartawan.
Adies heran, lantaran keputusan pergantian sementara anggota partainya di Komisi XI DPR justru ramai diperbincangkan. Adies menjelaskan, Golkar sudah sering melakukan BKO.
Baca juga:
Fraksi Golkar Rombak Anggota di Komisi XI DPR Sampai Tiga Kali
Azis Syamsuddin Dukung Airlangga Hartarto di Munas Golkar
Agung Laksono: Golkar-PKC Belajar Tata Kelola Partai, Bukan Ideologi Komunis
Golkar Minta PDIP & Demokrat Segera Kirim Nama Pimpinan Definitif DPRD DKI
Airlangga Hartarto Komitmen Tingkatkan Kompetensi Guru