Kadir Karding Minta Jatah Menteri NU dan PKB Dipisah
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, sepatutnya jatah menteri untuk kader Nahdlatul Ulama dan PKB dipisah. Menurutnya, NU turut membantu kemenangan Jokowi. Sehingga pantas mendapatkan jatah kursi menteri sendiri.
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, sepatutnya jatah menteri untuk kader Nahdlatul Ulama dan PKB dipisah. Menurutnya, NU turut membantu kemenangan Jokowi. Sehingga pantas mendapatkan jatah kursi menteri sendiri.
PKB dan Nahdlatul Ulama memiliki irisan yang sama. PBNU sendiri telah menyatakan pihaknya pantas mendapatkan jatah menteri karena telah membantu pemenangan Presiden Joko Widodo untuk periode kedua.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
"Saya kira beda ya, kalau ada jatah-jatah pasti beda karena NU juga bekerja, PKB sebagai partai juga bekerja, jadi beda," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (5/7).
Karding menilai, jatah kursi untuk NU merupakan aspirasi yang disampaikan organisasi Islam terbesar itu. Namun, eksekusi apakah bakal diakomodir atau tidak, di tangan Jokowi.
"Ya itu kan namanya aspirasi kan boleh saja, soal eksekusinya nanti kan di Pak Jokowi," kata Karding.
Diberitakan, Calon wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin mengatakan, usulan ada orang Nahdlatul Ulama (NU) masuk di kabinet itu baru sebatas keinginan. Yang pasti dari partai politik koalisi.
"Belum juga, semua belum. Baru masing-masing ingin. Yang pasti kan dari partai koalisi, itu pasti," ucap Ma'ruf di Jakarta, Rabu (3/7).
Untuk jumlahnya, kata dia, masih belum tahu. Sejauh ini pembahasan belum sampai ke sana.
Baca juga:
Soal Jatah Menteri, Cak Imin Sebut PKB Sodorkan Nama dari Kader & Non-Kader
Ma'ruf Amin Sebut Jumlah Menteri Disesuaikan dengan Seluruh Partai Koalisi
Temui Ma'ruf Amin, Cak Imin Singgung Soal Kabinet
Apindo Harap Menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Penuhi Tiga Kriteria Ini
Misbakhun Harapkan Kabinet Mendatang Diisi Menteri Loyal
Bamsoet Dukung Airlangga dan Agus Gumiwang Kembali jadi Menteri
Ma'ruf Amin Bicara Peluang Kader NU Dipilih jadi Menteri oleh Jokowi