Kampanye Pilkada Serentak 2020 Disarankan Pakai Metode Virtual
"Kami sepakat terus mengawal kebijakan pemerintah yang berani bersikap bijak dengan segala pertimbangan rasional untuk menggelar Pilkada di masa pandemik ini," ujar koordinator aliansi, Yudo Adianto Salim, di Surabaya, dikutip dari Antara, Minggu (21/6).
Sejumlah pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Demokrasi Jawa Timur deklarasi mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak digelar 9 Desember 2020.
"Kami sepakat terus mengawal kebijakan pemerintah yang berani bersikap bijak dengan segala pertimbangan rasional untuk menggelar Pilkada di masa pandemik ini," ujar koordinator aliansi, Yudo Adianto Salim, di Surabaya, dikutip dari Antara, Minggu (21/6).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Siapa yang berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2015? Pilkada serentak 2015 digelar untuk daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada periode 2015 sampai Juni 2016.
Aliansi yang terdiri dari 20 OKP tersebut, kata dia, sebelumnya telah melakukan diskusi-diskusi dan menghasilkan sejumlah kesepakatan, terutama dukungan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.
Beberapa poin lainnya antara lain pihaknya yakin pemerintah akan memperhatikan prosedur protokol kesehatan ketat dan sesuai standar WHO setelah berkonsultasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan dalam menyelenggarakan Pilkada.
"Kami mendukung KPU dalam pelaksanaan tahapan demi tahapan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak saat berinteraksi, memakai masker, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer (penyanitasi tangan) dan menyemprotkan disinfektan secara berkala," tuturnya.
Tak hanya itu, aliansi juga mendukung pemerintah kabupaten/kota agar meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan Covid-19 di wilayah masing-masing, termasuk bersikap tegas terhadap siapa pun yang tidak patuh.
"Kami juga akan mengawal penyusunan Peraturan KPU (PKPU) yang dibahas oleh pemerintah, DPR dan KPU untuk tegas dalam menerapkan aturan meniadakan kampanye yang melibatkan orang banyak di daerah zona merah," ucapnya.
Menurut Yudo, yang juga Sekjen Jatim Institute tersebut, kampanye harusnya diganti dengan model virtual atau dalam jaringan (daring) melalui konferensi video.
"Untuk zona hijau diatur kampanye secara terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan," katanya.
(mdk/rnd)