Kampanye tatap muka tingkatkan politik uang di Pilkada Serentak

Ada dugaan banyak dana kampanye masuk ke rekening pribadi pasangan calon kepada daerah.

Pilkada Serentak akan berlangsung pada 9 Desember nanti, atau kurang dari sebulan lagi. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melihat para calon lebih melakukan kampanye tatap muka, namun rawan politik transaksional atau politik uang.

"Dua pekan ini pasti akan terjadi peningkatan pembiayaan kampanye dan kebutuhan lainnya mendekati waktu pemungutan suara di daerah pilkada, sehingga peningkatan transaksional politik akan terjadi," Koordinator Nasional JPPR, Masykurruddin Hafidz di kafe bilangan Cikini, Jakarta, Minggu (22/11).

Berdasarkan hasil analisis JPPR, terdapat beberapa daerah rawan melakukan transaksional kampanye di antaranya adalah Balikpapan, Bantul, Depok, Jember, Tangerang Selatan, Semarang, Palu, Kabupaten Maros dan Kabupaten Sluma.

Hafidz melanjutkan, pihaknya juga mengidentifikasi rekening khusus tiap pasangan calon. Hasilnya, rekening itu ternyata hanya digunakan sebagai formalitas administrasi awal saja. Sebab, selebihnya dana sumbangan mengalir ke rekening pribadi para paslon.

"Pilkada serentak ini kan pertama kali di negara kita, Seharusnya diawali dengan cara yang bersih dan benar, makanya ini harus diluruskan" tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga membantah pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tentang kesan sepi di Pilkada Serentak. Semenjak peraturan iklan kampanye batasi, ajang ini memang terlihat cukup sepi dan tidak meriah.

Hafidz menduga Jokowi belum mendapat laporan dari KPU dan Kementerian Dalam Negeri, tentang kerawanan Pilkada Serentak ini. "Presiden belum dapat info dari KPU dan kemendagri, Saya rasa kalau presiden tahu beliau pasti angkat bicara" terangnya.