Ppatk
Berita Utama
-
berita update Diduga Terlibat TPPU, Belasan Rekening Milik Ivan Sugianto yang Paksa Anak SMA Sujud & Gonggong Diblokir
-
dompet digital PPATK Temukan Dompet Digital yang Fasilitasi Pembayaran Judi Online, Menkominfo Respons Begini
-
judi online PT Pos Indonesia Ancam Pecat Karyawan Jika Terlibat Judi Online, Begini Cara Pengawasannya
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Kebijakan Baru Pemerintah Agar Gas LPG 3 Kg Tepat Sasaran
-
Ganas Jenderal Polisi Bongkar Temuan Biang Kerok Warga Antre Panjang Kisruh LPG Gas 3 Kg
-
Mahalnya Jadi Agen Gas 3 Kg, Butuh Modal Ratusan Juta
-
Pengecer Gas 3 Kg Naik Status Jadi Subpangkalan, Bahlil Jamin Tak Ada Pungutan Biaya
-
VIDEO: Rakyat Menjerit Kisruh Gas 3 Kg, Prabowo 'Obrak-abrik' Batalkan Aturan Bahlil dalam Semalam
Berita Utama Lainnya
-
kasus judi online VIDEO: DPR Skakmat PPATK Bak Macan Ompong Tak Bisa Selesaikan Kasus Pencucian Uang
-
berita video VIDEO: Habiburohman ke PPATK soal Judi Online "Jangan Ulangi Satgas Dibentuk Pak Mahfud"
-
komisi iii dpr PPATK Ungkap Temukan Aktivitas Keuangan Ilegal Selama Pemilu 2024, Libatkan Parpol hingga Pejabat Aktif
-
berita foto FOTO: Satgas Bentukan Presiden Jokowi Gelar Rapat Perdana untuk Mempercepat Berantas Judi Online
Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya telah menerima surat dari PPATK terkait transaksi janggal pada masa kampanye.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada aliran dana kampanye Pemilu 2024 terafiliasi dengan koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop).
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Jokowi Tegas: Proses Hukum!
Jokowi yakin ada proses hukum apabila terbukti ada transaksi mencurigakan dalam Pemilu 2024.
Temuan PPATK harus didalami karena disebut mengalir ke bendahara partai politik.
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Ganjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.