PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang
Ganjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.
Jika transaksi tersebut berasal dari sumber yang 'halal' atau tidak melanggar aturan, Ganjar menilai hal itu tak masalah.
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang
Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adanya kenaikan transaksi mencurigakan terkait kampanye peserta Pemilu 2024 hingga 100 persen.
Ganjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.
"Silakan kalau itu ada indikasi pelanggaran sebenarnya bisa dilakukan tindakan. Semua sudah tahu kok ketentuannya saja. Kalau miliaran di tempat parpol tinggal sumbernya saja," kata Ganjar, kepada wartawan, di Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (18/12).
Kendati demikian, jika transaksi tersebut berasal dari sumber yang 'halal' atau tidak melanggar aturan, Ganjar menilai hal itu tak masalah.
"Kalau sumbernya halal boleh. Kalau sumbernya haram ya pasti tracingnya lebih gampang," imbuh dia.
Mahfud Minta Bawaslu dan KPK Usut Temuan PPATK
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki temuan PPATK mengenai transaksi janggal terkait Pemilu 2024.
"Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik," kata Mahfud di Padang, Sumatera Barat Minggu (17/12).
Mahfud menyebut, uang haram biasanya digunakan untuk pencucian. Dia meminta penerima dana politik yang tidak sah juga diperiksa.
"Kalau itu uang haram biasanya pencucian uang, tangkap, supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah,"
kata Mahfud.
merdeka.com
Sebelumnya PPATK menemukan transaksi keuangan hingga ratusan miliar milik salah satu bendahara parpol terkait kampanye peserta Pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut transaksi janggal itu ditemukan usai pihaknya menerima daftar calon tetap (DCT) peserta Pemilu 2024.
"Nah dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, dan segala macam. Ini lagi kita dalami,"
kata Ivan setelah menghadiri acara Diseminasi PPATK di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (14/12).
merdeka.com
Kemudian, Ivan menjelaskan pengalaman PPATK terkait penyelenggaraan pemilu. Menurut dia, RKDK (rekening khusus dana kampanye) yang mestinya digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye politik itu cenderung tidak bergerak transaksinya.
Justru, Ivan mengungkap bahwa yang bergerak adalah transaksi pihak-pihak lainnya.
Ivan mengaku pihaknya, telah mengikuti kenaikan transaksi terkait pemilu ini sejak Januari. Adapun laporan terkait hal itu diklaim terus menerus mengalami kenaikan.
Kenaikan transaksi mencurigakan ini tidak hanya terjadi di partai politik, melainkan juga diperseorangan. PPATK juga sudah mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai kenaikan transaksi mencurigakan ini.
