Kasus Covid-19 Melonjak Tinggi, Politikus PKB Minta Tunda Manuver Pilpres 2024
Luqman mengatakan, PKB merasa tidak elok jika bicara Pilpres di tengah kasus Covid-19 melonjak tinggi.
Politikus PKB Luqman Hakim menilai, saat kasus lonjakan Covid-19 meningkat sebaiknya ditunda narasi capres-capresan. Ia mengatakan, tidak pantas saat masyarakat kesulitan akibat Covid-19, malah bermanuver untuk Pilpres 2024. Seperti pasang baliho dan kampanye capres-cawapres.
"Hal-hal lain tunda dulu, termasuk mengenai isu capres-cawapres 2024. Sangat tidak pantas di dalam berbagai kesulitan masyarakat akibat Covid-19 apabila kita malah sibuk bermanuver, pasang-pasang baliho dan kampanye capres-cawapres yang pelaksanaan Pilpresnya masih lama, 2024," katanya kepada merdeka.com, dikutip Selasa (29/6).
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Kenapa Pilkada 2024 penting? Pemilihan kepala daerah serentak ini menjadi ajang untuk menilai kembali kinerja para pejabat yang sedang menjabat, sekaligus kesempatan bagi calon baru untuk menawarkan visi dan misi mereka dalam membangun daerah masing-masing.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Kapan PPS Pilkada 2024 dibentuk? PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
-
Kapan Pilpres 2024 akan diselenggarakan? Lalu apakah pemilu tahun 2024 ini membuat sejarah baru atau akan meneruskan tradisi lama bahwa the next presiden tahun lahirnya tak pernah lebih tua dari presiden sebelumnya.
-
Kenapa Panwaslu Pilkada 2024 penting? Dengan adanya Panwaslu, diharapkan setiap potensi kecurangan atau pelanggaran dapat dideteksi dan ditindaklanjuti dengan cepat, sehingga hasil Pilkada dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak.
Luqman mengatakan, PKB merasa tidak elok jika bicara Pilpres di tengah kasus Covid-19 melonjak tinggi.
"PKB merasa tidak elok bicara capres-capresan di dalam situasi Covid-19 melonjak tinggi, rumah sakit dan ruang-ruang di mana-mana penuh, masyarakat kesulitan mencari tempat rawat inap untuk pasien Covid-19, makin banyaknya tenaga kesehatan, tokoh tokoh dan warga masyarakat yang meninggal dunia, harga oksigen naik tinggi dan permasalahan lain terkait pandemi Covid-19 ini," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Luqman menuturkan, PKB meminta pemerintah untuk melakukan pembatasan besar-besaran di wilayah Jawa untuk memutus penyebaran Covid-19. Serta program vaksinasi dipermudah bagi masyarakat.
"Kita balapan dengan virus yang kian ganas penularannya dan meluasnya kejenuhan masyarakat serta banyak pemerintah daerah yang mulai kendor penanganan atas pandemi ini," ucapnya.
PKB juga mengajak pemerintah dan seluruh masyarakat untuk fokus menghadapi Covid-19. Ia yakin jika pembatasan dan vaksinasi dilakukan serius, maka pandemi bisa diatasi.
"PKB mengajak pemerintah dan seluruh kekuatan masyarakat untuk fokus pada pengendalian Covid-19. Kita sudah di ujung. Memang tantangan makin berat. Tapi percayalah, jika pembatasan sosial dan vaksinasi dilakukan secara serius, pandemi Covid-19 ini akan dapat dijinakkan dan kehidupan kembali normal," kata Luqman.
Baca juga:
Survei Internal Pilpres, PKB Pasangkan Cak Imin dengan Anies, Ganjar, AHY dan Puan
PAN Lirik Erick Thohir Jadi Capres 2024: Dia Tokoh Potensial Pemimpin Nasional
Wacana Pilpres Dikembalikan ke MPR, PSI Sebut Edukasi Politik 20 Tahun Sia-Sia
Susun Strategi, Airlangga Hartarto Instruksikan Golkar Sumbar Bersiap Hadapi 2024
Baliho Puan Maharani dan Upaya PDIP Menggenjot Elektabilitas Lewat Darat
Presiden PKS: Anies Potensial Maju Capres 2024