Ke Istana Bogor, Sekjen PKP Tegaskan Jokowi Sepakat Pemilu Digelar April 2024
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu (22/9). Dalam pertemuan itu, PKP menyebut Jokowi ingin agar Pemilu 2024 digelar pada bulan April.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu (22/9). Dalam pertemuan itu, PKP menyebut Jokowi ingin agar Pemilu 2024 digelar pada bulan April.
Adapun Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara pengurus DPN PKP yang hadir yakni, Ketua Umum Yussuf Solichien, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Said Salahudin, hingga Wakil Ketua Umum Mayor Jenderal TNI (Purn) Aslizar.
-
Apa harapan Jokowi untuk Pemilu 2024? Jokowi ingin Pemilu Serentak 2024 ini berlangsung jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia (jurdil dan luber) sehingga membawa kegembiraan bagi masyarakat.
-
Kenapa Jokowi ingin Pemilu 2024 jadi Pesta Rakyat? Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi," jelasnya.
-
Apa usulan PKS untuk Presiden Jokowi terkait capres 2024? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kapan Pemilu Presiden 2024 dilaksanakan? Pemilihan ini akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024, bersamaan dengan pemilihan umum anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD di seluruh Indonesia.
-
Kapan Pemilu Presiden akan diselenggarakan pada tahun 2024? Pada 2024 nanti, Indonesia akan dihadapkan pada dua pemilihan umum, pemilihan presiden pada Februari, dan pemilihan kepala daerah pada November.
-
Mengapa Pemilu Presiden 2024 penting bagi Indonesia? Pemilihan umum presiden adalah momen krusial dalam perjalanan sebuah negara, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan arah dan kepemimpinan masa depan.
"Presiden sepakat dengan PKP agar Pemilu tetap diselenggarakan di bulan April 2024. Presiden akan memanggil Mendagri untuk membicarakan mengenai hal tersebut," jelas Sekjen PKP Said Salahudin dalam siaran persnya, Rabu (22/9).
Menurut dia, Jokowi pun sepakat dengan PKP bahwa parpol non-parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual alias cukup lulus verifikasi administrasi untuk menjadi Peserta Pemilu 2024. Said mengatakan, pertemuan dengan Jokowi membuat partainya optimistis menghadapi Pemilu 2024.
"Hal ini tentu saja membuat kader dan pengurus PKP di seluruh Indonesia menjadi semakin bersemangat dan optimis dalam memenangkan Pemilu 2024," katanya.
Selain membahas Pemilu 2024, Said menyampaikan partainya juga mengundang Jokowi untuk hadir pada pelantikan pengurus DPN PKP pada 24 September 2021 di Jakarta. Dia menuturkan bahwa Jokowi siap hadir dalam acara tersebut.
"Beliau sudah ‘confirmed’ untuk hadir. Di acara pelantikan nanti Ketua Umum kami akan pula menyampaikan Pidato Kebangsaan," ucap dia.
Sebagai partai pendukung, Said mengungkapkan partainya merasa diperhatikan dan dihargai sekali oleh Jokowi. PKP menekankan akan terus mendukung program pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"PKP bertekad untuk semakin giat mendukung dan mengawal program-program pemerintah, serta selalu siap membantu Presiden baik dari luar, maupun dari dalam pemerintahan," tutur Said.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar hari H Pemilu 2024 tetap dilakukan bulan April atau Mei 2024. Sedangkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan 21 Februari 2024.
Tito menjelaskan, alasannya menolak hari H Pemilu 2024 dipercepat karena bentrok dengan bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Selain itu, takut adanya polarisasi di masyarakat apabila waktu tahapan Pilpres terlampau panjang.
"Agar efisien karena pemungutan suara akan berdampak ke belakang pada tahapan, ini berdampak pada polarisasi, stabilitas keamanan, eksekusi program Pemda dan pusat dan semua berdampak,” kata Tito, Kamis 16 September 2021.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Koalisi Benang Kuning, Partai Alumni Golkar Dinilai Sulit Bersatu
Kader Muda Golkar Serukan Duet Airlangga-Ganjar di Pemilu 2024
Melihat Peluang Koalisi Benang Kuning Terbentuk di Pemilu 2024
Ganjar Respons Ancaman Sanksi DPP PDIP: Tetap Urus Covid-19, Pilpres Urusan Bu Mega
Relawan: PDIP akan Ditinggal Pemilih Jika Beri Sanksi Ganjar