Kekhawatiran Komnas HAM jika Pilkada Tetap Digelar Akhir Tahun
Menurutnya, KPU harus memastikan setiap tahapan pilkada wajib menempatkan protokol kesehatan sebagai bagian dari instrumen tahapan yang dijalankan.
Komnas HAM RI menilai pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang dalam situasi seperti ini cukup beresiko. Wakil Ketua Komnas HAM RI Bidang Internal, Hairansyah menganggap bahwa sampai saat ini kurva infeksi Corona masyarakat Indonesia tak kunjung menurun.
"Melihat perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini yang belum melandai maka pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020 masih sangat beresiko baik dari segi kualitas pilkada terutama sekali aspek keselamatan masyarakat, sehingga lebih tepat apabila pilkada dilaksanakan setelah kondisi darurat kesehatan benar-benar berakhir," tegas dia melalui keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2020).
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
Namun begitu, Hairansyah menilai apabila pilkada tetap dilakukan pada Desember 2020 mendatang, maka keselamatan masyarakat harus menjadi fokus utama. Menurutnya KPU harus memastikan setiap tahapan pilkada wajib menempatkan protokol kesehatan sebagai bagian dari instrumen tahapan yang dijalankan.
"Perlu dipastikan kesiapan penyelenggara pilkada baik KPU maupun Bawaslu beserta jajarannya dalam hal memahami serta menjalankan protokol kesehatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari SOP pada setiap tahapan," tulisnya.
Hal ini agar masyarakat benar-benar bisa merasa yakin, aman, dan terjamin keselamatannya saat memberikan hak suara.
Dikatakan Hairansyah, penyelenggara pemilu juga dapat menyediakan mekanisme pemilihan yang lebih menjamin berjalannya protokol kesehatan secara maksimal melalui pembatasan jumlah pemilih disetiap TPS. Serta mengembangkan kampanye virtual, E-rekap dan penyederhanaan tahapan yang ada dengan tetap memperhatikan legitimasi pemilihan yang jurdil dan berkualitas.
Sebelumnya diketahui, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 telah menetapkan pemungutan suara pilkada dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang.
Namun demikian, Perppu tersebut belum memberikan jaminan bagi keselamatan masyarakat karena tidak mengatur secara spesifik adanya penggunaan protokol kesehatan mengingat tahapan pilkada lanjutan yang akan dilaksanakan masih dibayangi oleh pandemi COVID-19. Terlebih lagi jumlah angka terinfeksi di Indonesia tak kunjung melandai hingga pertengahan Mei ini.
Baca juga:
Ketua DPD Golkar Sumbar Targetkan Menang 70 Persen di 13 Pilkada
Di Tengah Pandemi Covid-19, Gibran Terus Blusukan Berbagi Sembako
Bawaslu Temukan 3.900 Karung Beras Bansos Covid-19 Bergambar Bupati Jember
Mahfud MD Soal Pilkada Desember 2020: Asumsi Kita Covid-19 Turun Akhir Mei
Sowan ke PCNU Surakarta, Gibran Didoakan Jadi Wali Kota Solo Pengayom
Jokowi Putuskan Pilkada Digelar Desember, FX Rudy Pilih Tunggu Keputusan KPU