Keserentakan Pemilu Demi Efisiensi Anggaran, Tetapi Kenyataannya Bikin Bengkak
Satu hal yang disoroti adalah beban kerja penyelenggara Pemilu dengan adanya keserentakan. Pada tahun 2019, beban kerja yang berat menyebabkan banyak petugas Pemilu ad hoc meninggal dunia.
Anggaran Pemilu serentak semakin membesar. KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun. Satu bagian yang cukup besar adalah honor untuk penyelenggara Pemilu.
Koordinator Nasional Seknas Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby, mengatakan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi semangat keserentakan Pemilu adalah efisiensi tahapan dan anggaran. Namun, pada kenyataannya keserentakan ini menimbulkan masalah sehingga anggaran menjadi membengkak.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang diatur dalam UU Pilkada Serentak 2024? Undang-Undang Pilkada Serentak 2024 di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang paling relevan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
-
Kapan anggaran Pemilu 2024 diberikan oleh Kemenkeu? Anggaran Pemilu 2024 sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sejak 20 bulan lalu sebelum Pemilu diselenggarakan pada Februari mendatang.
"Jadi spirit dasar keserentakan itu kan dikembalikan ke putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14, nah bahasa dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu kan menyebut mempertimbangkan efisiensi tahapan dan anggaran. Nah ternyata keserentakan membuat kita jadi bengkak," ujar Alwan saat dihubungi, Jumat (17/9).
Satu hal yang disoroti adalah beban kerja penyelenggara Pemilu dengan adanya keserentakan. Pada tahun 2019, beban kerja yang berat menyebabkan banyak petugas Pemilu ad hoc meninggal dunia.
Alwan memandang, kejadian Pemilu 2019 mendorong perlunya peningkatan kesejahteraan penyelenggara.
"Catatan 2019 banyak juga anggota ad hoc yang meninggal akibat kerja dari begitu besar digaji cuma Rp300-500 ribu misalnya. Nah itu penting untuk diperhatikan," ujarnya.
Sehingga wajar bila KPU mengusulkan kenaikan honor mengikuti upah minimum di daerah masing-masing. Hal ini kemudian memperbesar anggaran Pemilu 2024.
Menurut Alwan, hal ini merupakan konsekuensi dari keserentakan Pemilu. Awalnya Pemilu diserentakan demi efisiensi anggaran, justru menimbulkan masalah baru yang perlu ditanggung APBN.
"Jadi satu sisi kita selalu mengatakan membutuhkan kepastian hukum, keterpenuhan regulasi. Tapi di dalam hal kepastian hukum dan regulasi justru membuat kita jadi tidak efektif. Justru jadi bermasalah," pungkasnya.
Baca juga:
Airlangga Sowan ke Habib Luthfi, Minta Restu Maju Pemilu 2024?
Ridwan Kamil Heran Setiap Kunjungan ke Daerah Dikaitkan Pemilu 2024
Anggaran Pemilu Bengkak Gara-Gara Honor Sampai Kantor, Komisi II Minta KPU Berhemat
Soal Pilpres 2024, PKS Masih Terbuka untuk Semua Tokoh dan Ketum Parpol
KPU Pusat Minta Anggota Masa Jabatan Habis saat Tahapan Pemilu 2024 Bisa Diperpanjang