Ketika survei pakar sebut Megawati tak diminati pimpin PDIP lagi
Tiga keturunan Soekarno tidak direkomendasikan menjadi ketua umum.
Poltracking Indonesia melakukan survei pakar dan opinion leader untuk menyongsong Kongres IV PDI Perjuangan di Bali pada 8-12 April mendatang. Hasilnya, tiga nama yang merupakan keturunan Soekarno tidak direkomendasikan menjadi ketua umum PDI Perjuangan.
Ketiga nama tersebut adalah Puan Maharani, Prananda Prabowo dan Megawati Soekarnoputri. Dalam survei ada sembilan nama kader yang muncul, Ganjar Pranowo, Hasto Kristiyanto, Joko Widodo, Maruarar Sirait, Megawati Soekarnoputri, Pramono Anung, Prananda Prabowo, Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo. Ada 10 aspek penilaian dalam survei tersebut.
"Jokowi memimpin untuk semua penilaian, namun berbeda dalam kemampuan memimpin organisasi. Pramono Anung lebih tinggi karena pernah menjadi Sekjen PDI Perjuangan," tutur Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Mengapa Megawati Hangestri menjadi trending topic di Twitter? Nama Megawati Hangestri kini kembali menjadi trending topic di Twitter usai dirinya menjadi MVP di Liga Voli Korea untuk kedua kalinya secara berturut-turut.
-
Siapa yang memuji kemampuan Megawati di lapangan? Bahkan, pelatih dari tim lawan mengakui betapa sulitnya menghadapi Megawati.
-
Mengapa Megawati mendukung hak angket Pemilu? Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
-
Apa tujuan utama hak angket Pemilu yang didukung Megawati? Menurut dia, penekanan dari hak angket yang akan digulirkan parpol pendukung pasangan calon nomor urut 1, Ganjar Pranowo-Mahfud MD adalah mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan.
-
Mengapa PDIP mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta? Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua," jelas dia.
Jumlah penilai dari riset ini adalah 200 pakar yang tersebar di Indonesia. Dalam survei ini Poltracking menggunakan metode uji kelayakan figur melalui tiga tingkatan penyaringan. Pertama dengan uji kelayakan kandidat, dilakukan melalui meta-analisis. Kedua dengan melakukan focus group discussion untuk menganalisis nama-nama kandidat. Terakhir, penilaian masing-masing figur terseleksi dilakukan oleh para pakar dan tokoh yang memiliki pengaruh opini di publik.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Nasional IV PDI Perjuangan di Semarang akhir pekan lalu, Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum lagi. Megawati mengungkapkan siap kembali menjadi ketua umum PDI Perjuangan demi membantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Berikut hasil survei Poltracking Mega tak lagi diminati:
Degenerasi jika PDIP dipimpin Mega lagi
PDI Perjuangan akan segera menggelar kongres pada 8-12 April 2015 di Bali. Megawati Soekarnoputri dinilai tidak pas untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.
Sosiolog Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyatakan Megawati telah memimpin partai berlambang banteng moncong putih ini selama empat periode. Kini, masyarakat menginginkan adanya regenerasi. Walaupun hal ini sangat sulit untuk direalisasikan.
"Yang terjadi degenerasi. Yang dipilih yang tua-tua lagi. Ini degenerasi namanya. Bahkan derontokrasi," ungkapnya di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, Minggu (22/3).
Menurutnya, berdasarkan hasil survei lembaga survei Poltracking Indonesia, prioritas dalam kelembagaan PDI Perjuangan adalah regenerasi kepemimpinan partai. Dukungan responden untuk regenerasi partai sebesar 41,6 persen, demokratisasi partai sebesar 26,4 persen, ideologi partai sebesar 15,4 persen, akuntabilitas dan transparansi partai sebesar 13,1 persen, dan desentralisasi partai sebesar 3,5 persen.
Hamdi menjelaskan, tidak adanya regenerasi di tubuh partai, termasuk PDI Perjuangan membuat masyarakat sinis dan pesimis. Apalagi, belakangan juga muncul isu adanya dinasti politik demi mempertahankan klan mereka dalam kekuasaan partai politik.
Dalam survei Poltracking ini, Megawati dan dua anaknya itu menempati posisi terbawah. Dalam survei ini, ada nama-nama lain yang potensial menjadi calon ketua umum, yaitu Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Maruarar Sirait, Tjahjo Kumolo, dan Hasto Kristianto.
"Megawati menjadi yang tidak paling direkomendasikan untuk menjadi pemimpin PDIP ke depan," ujar Koordinator Poltracking Indonesia Hanta Yuda.
Trah Soekarno tak direkomendasikan pimpin PDIP
Poltracking Indonesia melakukan survei pakar dan opinion leader untuk menyongsong Kongres IV PDI Perjuangan. Berdasarkan survei yang dilakukan, tiga nama keturunan Soekarno tidak direkomendasikan menjadi ketua umum PDI Perjuangan.
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan, ketiga nama tersebut adalah Puan Maharani, Prananda Prabowo dan Megawati Soekarnoputri. Ini merupakan hasil nilai rata-rata yang dihimpun untuk 10 aspek penilaian.
Adapun 10 aspek tersebut adalah integritas dan rekam jejak, kompetensi dan kapabilitas, visi dan gagasan, komunikasi elite, komunikasi publik, akseptabilitas publik, pengalaman dan prestasi memimpin, kemampuan memimpin organisasi partai, kemampuan memimpin koalisi dan kemampuan memimpin dalam pemerintahan dan negara.
"Berdasarkan pendapat pakar/opinion makers pada survei ini, Puan Maharani (25,04%), Prananda Prabowo (17,64%) dan Ketua Umum incumbent Megawati (16,91%) adalah figur elite partai yang paling tidak direkomendasikan memimpin PDI P ke depan," ungkap Hanta di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, Minggu (22/3).
Poltracking Indonesia merangkum, Puan Maharani selalu memiliki nilai paling rendah untuk sepuluh aspek penilaian. Lalu ada Prananda Prabowo yang posisinya di atas kakaknya tersebut. Sedangkan sang ibu, Megawati di atas Prananda
Hanta mengatakan, Megawati hanya memiliki penilaian lumayan dalam aspek kemampuan memimpin organisasi partai. Karena dia telah memimpin PDI Perjuangan selama empat periode.
"Pada aspek kemampuan memimpin organisasi partai, Pramono Anung (7.40) berselisih tipis dengan figur lainnya. Jika menggunakan standar kecukupan (7.0), maka kemunculan Pramono ini diikuti oleh Ganjar Pranowo (7.35), dan Joko Widodo (7.25). Dari temuan ini pula terdapat fakta menarik, yakni figur Megawati hanya mampu meraih skor 6.92 dan berada diperingkat empat," terangnya.
Nilai Jokowi tertinggi gantikan Mega pimpin PDIP
Poltracking melakukan survei pakar dan opinion leader untuk menyongsong Kongres PDI Perjuangan. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengungkapkan, Joko Widodo direkomendasikan menjadi ketua umum PDI Perjuangan.
"Dalam survei ini ada sembilan nama kader yang muncul, Ganjar Pranowo, Hasto Kristiyanto, Joko Widodo, Maruarar Sirait, Megawati Soekarnoputri, Pramono Anung, Prananda Prabowo, Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo," ungkapnya di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, Minggu (22/3).
Hanta mengatakan, dalam sepuluh aspek tersebut, Joko Widodo memiliki nilai rata-rata tertinggi dalam survei kali ini. Namun, untuk penilaian kemampuan memimpin organisasi dan partai, Pramono Anung lebih baik dibandingkan Joko Widodo.
"Jokowi memimpin untuk semua penilaian, namun berbeda dalam kemampuan memimpin organisasi. Pramono Anung lebih tinggi karena pernah menjadi Sekjen PDI Perjuangan," tuturnya.
Berdasarkan kesimpulan Poltracking ada empat calon Ketua Umum PDI Perjuangan yang direkomendasikan. Berdasarkan nilai rata-rata untuk 10 aspek penilaian, posisi tertinggi Jokowi memiliki nilai rata-rata 7,68, Ganjar Pranowo memiliki nilai rata-rata 7,41, Pramono Anung memiliki nilai rata-rata 7,35 dan Maruarar Sirait memiliki nilai rata-rata 7,03.
"Berdasarkan pendapat pakar/opinion makers pada survei ini, figur yang paling direkomendasikan menjadi Ketum PDIP adalah Jokowi (29,35%), Pramono Anung (28,73%) dan Ganjar Pranowo (19,85%)," tegasnya.
Hasto sudah prediksi ada survei obok-obok PDIP
Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons hasil survei Poltracking terkait elektabilitas figur di internal PDIP. Menurutnya, kepemimpinan diukur dari komitmen ideologi, kerja kepartaian dan cara mengorganisir rakyat.
"Survei itu bagian dari framing dengan muatan politik. Memilih ketua umum partai atas dasar elektabilitas dan bukan pada kerja organisasi merupakan praktik demokrasi liberal," tegas Hasto di Jakarta, Minggu (22/3).
Hasto mengatakan PDIP menjadikan survei yang obyektif sebagai tolok ukur nominasi calon kepala daerah, bukan pada praktik kepemimpinan internal. "Adanya survei-survei seperti itu sudah kami perkirakan sejak awal sebagai agenda setting untuk campur tangan politik dalam agenda internal PDIP," ujar Hasto.
Dia menambahkan, PDIP tetap berkeyakinan terhadap jalan ideologi partai di mana kepemimpinan partai diputuskan dengan cara musyawarah mufakat.
"Musyawarah tidak hanya praktik demokrasi Pancasila. Di dalamnya kekuatan uang tidak bisa berbicara. Musyawarah adalah keputusan dengan hati dan dengan pertimbangan kepentingan partai yang lebih besar," tuturnya.