Ketua DPR dukung pemerintah keluar dari Trans Pacific Partnership
Ketua DPR dukung pemerintah keluar dari Trans Pacific Partnership. Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengatakan keinginan pemerintah untuk membatalkan keikutsertaan dalam kerjasama perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP) patut didukung. Apalagi, kata dia, Amerika Serikat sudah keluar dari kerja sama tersebut.
Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengatakan keinginan pemerintah untuk membatalkan keikutsertaan dalam kerjasama perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP) patut didukung. Apalagi, kata dia, Amerika Serikat sudah keluar dari kerja sama tersebut.
Setnov mengatakan, bagi Indonesia yang harus diutamakan adalah kepentingan nasional, bagaimana melindungi perekonomian dalam negeri. Dengan ketentuan semua anggota TPP harus menerapkan kebijakan non-tarif memang di satu sisi memberikan peluang untuk meningkatkan perdagangan ke negara lain.
"Tetapi jangan lupa potensi meningkatnya serbuan negara anggota TPP ke dalam negeri jauh lebih besar ketimbang kenaikan ekspor yang kita lakukan," kata Setnov, Senin (30/1).
Ketum Partai Golkar itu menambahkan. apalagi negara-negara anggota TPP mempunyai kekuatan industri yang lebih baik dibanding Indonesia. Sebut saja misalnya Vietnam, panetrasinya terhadap pasar Amerika sangat kuat, terutama untuk produk tekstil, produk tekstil dan alas kaki.
"Sebaiknya kita mengoptimalkan kekuatan pasar dalam negeri dan potensi di kawasan Asean yang sampai sekarang belum digarap dengan serius. Pasar Asean belum dioptimalkan, baru tergarap sekitar 25 persen," katanya.
Selan itu, lanjutnya, berbagai kelemahan perlu terus diperbaiki seperti iklim investasi, kepastian hukum serta stabilitas politik dan keamanan. Menurutnya, demonstrasi yang belakangan sering terjadi juga dapat mengganggu iklim investasi sehingga mempengaruhi masuknya modal asing ke dalam negeri.
"DPR mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. Ekonomi Kerakyatan yang menjadi penyangga dan penyelamat perekonomian harus kita optimalkan. Tindakan afirmasi harus ditunjukkan baik berupa kebijakan, kelembagaan, permodalan dan pemasaran. Demikian pula, Industri manufaktur harus kita genjot kembali supaya dapat tumbuh dengan baik, karena serapannya terhadap lapangan kerja juga sangat besar" tutupnya.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Kenapa TPA Piyungan ditutup? Mulai April 2024, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan resmi ditutup permanen.
Baca juga:
Meski tak jelas, RI tetap kaji perdagangan bebas Trans Pasifik
Perbankan prediksi RI bisa untung berkat AS keluar dari TPP
Trump jadi presiden, Indonesia hentikan rencana ikut pasar bebas AS
AS keluar dari pasar bebas, Indonesia masih pikir-pikir
Jika gabung TPP, Pemerintah Jokowi buat kekeliruan besar
Liberalisasi dagang dorong reformasi BUMN