Ketua DPR: Setiap orang dari parpol dianggap seolah-olah busuk
Ade yakin BPK bekerja profesional dalam mengaudit pembelian lahar RS Sumber Waras.
Kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali dipertanyakan. Hal ini menyangkut beda sikap BPK yang menganggap ada korupsi di pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI, sementara KPK menilai tak ada tindak pidana.
Latar belakang Ketua BPK Harry Azhar Azis sebagai mantan kader Partai Golkar diungkit. Hal ini dinilai membuat independensi BPK dipertanyakan.
Menanggapinya hal itu, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, latar belakang pimpinan BPK sebagai mantan kader partai politik tak berarti kinerjanya buruk. Dia yakin, BPK melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
"Yang penting, orang tersebut di mana pun berada bertindak pro dengan bidang tugasnya. Dan hanya mengabdi kepada kebenaran sebagai patokan bagi pelaksanaan tugasnya," ujar Ade di DPR RI Senayan, Rabu (22/6).
"Artinya, norma dan azas profesionalisme diajarkan dengan baik. Jangan dikaitkan dengan latar belakang," katanya menambahkan.
Ade mengaku, dirinya menyayangkan jika ada pejabat negara yang berasal dari parpol, kemudian langsung dicap buruk oleh publik. Tanpa penilaian objektif terkait kinerjanya di lembaga tersebut.
"Yang penting orang yang mampu. Saya tidak menyukai kata-kata setiap orang dari parpol seolah busuk. Bukan karena kita dari parpol, tapi kita harus bertindak fair. Yang penting profesional," ujar Ade.
Kemudian, Ade juga menjelaskan, penanggungjawab audit investigasi yang dilakukan oleh pihak BPK untuk mendalami kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, pastinya dipegang oleh auditor senior yang notabene bukan berasal dari partai.
"Misalnya Prof Edi. Deputi investigasi BPKP. Beliau kemarin AKN yang bertanggungjawab atas audit Ahok. Kita tahu kredibilitas beliau luar biasa. Prof Edi seorang auditor handal," ujar Ade.
"Saya sebagai orang politik percaya dengan hasil audit yang dipimpin beliau, meski ada yang meragukan. Prof Edi bukan dari parpol, tapi sekali lagi yang saya hargai adalah orang tersebut bekerja profesional," pungkasnya.
Diketahui, pimpinan BPK yang berasal dari partai adalah ketua, Harry Azhar Azis dari Partai Golkar, dan wakilnya Achsanul Qosasi dari Partai Demokrat.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Baca juga:
Ahok ngotot tak akan kembalikan uang kerugian pembelian Sumber Waras
KPK: Jika ada bukti & data baru kasus Sumber Waras bisa dilanjutkan
Sekda sebut Sumber Waras seharusnya kembalikan Rp 191 M, bukan DKI
Perjuangan BPK buktikan ke KPK proyek Sumber Waras bermasalah
Ini 6 poin hasil rapat BPK-KPK terkait kasus Sumber Waras
Kritik Fadli Zon ke KPK soal Sumber Waras dinilai bodohi publik