Ketua DPR wanti-wanti reshuffle tak kesampingkan ekonomi global
Novanto meminta pemerintah tetap fokus mengatasi gejolak perekonomian global yang tidak menentu.
Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) meminta perhatian khusus dari pemerintah terkait perekonomian global. Hal tersebut menanggapi isu reshuffle kabinet kerja jilid II yang semakin menguat.
"Ya ini masalah isu reshuffle, ini tentu DPR memberikan suatu evaluasi karena tugas dari DPR dalam rangka fungsi dan kontrol kepada pihak pemerintah. Tentu hal-hal ini kita harus hati-hati karena perekonomian dalam keadaan global masih perlu perhatian dari pemerintah," kata Setnov di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11).
Setnov menegaskan, saat ini yang sangat diperlukan adalah fokus pada pembenahan kondisi perekonomian. Menurutnya Indonesia harus siap dengan tekanan perekonomian global. Untuk mengatasi hal itu, dia menegaskan bahwa DPR siap membantu.
"Bagaimana pemerintah sekarang dengan situasi global ini terus bisa ditingkatkan. Tentu di dalam hal infrastruktur yang menjadi perhatian dari pada pemerintah memberikan gambaran yang positif bagi investor asing dan kerja sama yang dilakukan ini akan menarik, kita di dewan akan terus memberikan fasilitas bagi pemerintah-pemerintah di luar negeri," terangnya.
Setnov juga mengingatkan terkait postur anggaran APBN 2016 yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Baginya pemerintah harus memanfaatkan anggaran tersebut dengan alokasi yang jelas.
"Kita harapkan program-program yang sudah diberikan dan dicanangkan oleh pemerintah dan anggaran disetujui DPR, bisa betul-betul dilaksanakan sebaik-baiknya. Sehingga penyerapan dari pada pemerintah semakin baik," ungkapnya.
Sejauh ini Setnov bukan ingin mempengaruhi Jokowi untuk melakukan reshuffle. Namun dia berniat memberi masukan kepada pemerintah.
"Tentu kita harapkan ini (reshuffle) wewenang dari presiden, kita akan nunggu. Tentu di dlm reshuffle saya percayakan kepada presiden, kalo presiden minta pertimbangan-pertimbangan masukan-masukan dari DPR tentu kita bisa memberikan informasi evaluasi yang dilaksanakan anggota dewan," pungkasnya.
Baca juga:
Dari 39 RUU baru 2 yang disahkan, Ketua DPR salahkan pemerintah
Ketua DPR dukung langkah Kapolri penjarakan hate speech
Setnov minta agar anggota DPR disiplin dan tak korupsi
Peduli asap, Setya klaim sumbang Rp 10 juta potong dari tunjangan
Sumpah Pemuda, Ketua DPR minta pemuda bersatu tangani kabut asap
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.