Ketua Komisi III DPR: Tidak pas beri hak imunitas buat pimpinan KPK
"Undang-Undang kan tidak bisa berlaku untuk satu institusi. Undang-Undang kan harus universal," ujar Aziz.
Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengaku belum mendengar adanya desakan untuk memberikan hak imunitas bagi pimpinan KPK. Presiden Jokowi diminta untuk mengeluarkan Perppu hak imunitas bagi pimpinan KPK untuk menghindari kriminalisasi.
Aziz mengatakan, bisa saja Jokowi mengeluarkan Perppu itu. Akan tetapi, lanjut dia, tentu perppu nanti harus mendapat persetujuan dari DPR.
"Saya belum dengar. Secara perppu bisa-bisa saja dikeluarkan tentunya harus melalui persetujuan DPR," kata Azis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Namun, sambung Wakil Ketua Umum Golkar ini, jika dilihat dari sudut pandang intelektual, hak imunitas tidak tepat untuk dikeluarkan. Terlebih, undang-undang bersifat universal, dengan tidak memandang pimpinan KPK adalah seorang penegak hukum.
"Secara sudut pandang intelektual menurut saya tidak pas dikeluarkan. Undang-Undang kan tidak bisa berlaku untuk satu institusi. Undang-Undang kan harus universal," terang dia.
Baca juga:
Hasyim Muzadi: Sekarang sudah menjurus pada penghancuran KPK
SBY perintahkan kader Demokrat tak berkomentar soal KPK vs Polri
Ikuti gerakan #SaveKPK, Kill the DJ coba 'jewer' Jokowi
Denny Indrayana bandingkan moralitas Bambang dan calon Kapolri
PPP kubu Romi sayangkan keputusan Bambang mundur dari KPK
Mabes Polri belum ada rencana periksa Bambang kembali
Politikus PDIP Effendi Simbolon: Jokowi presiden prematur
-
Kapan DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Mengapa DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Apa yang dilakukan Bareskrim Polri untuk memberantas jaringan FP? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).