Ketua SC sebut pintu terbuka bagi kader yang mau maju dalam Munaslub

Jika tak ada kader yang mencalonkan, Munaslub baru menetapkan Airlangga secara aklamasi sebagai ketum Golkar.

Ketua Steering Committee (SC), Rapimnas dan Munaslub Partai Golkar Ibnu Munzir mengatakan pihaknya membuka kesempatan bagi kader untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar saat Munaslub pada 18-20 Desember 2017. Tata cara pemilihan ketua umum Partai Golkar akan dibahas dan diputuskan saat Munaslub sesuai dengan ketentuan AD/ART.

"Nah kalau terkait dengan akan adanya potensi, kan saya kira kalau istilahnya Munaslub itu ada pemilihan. Maka pemilihan itu dimungkinkan bagi siapa saja untuk ikut mencalonkan diri," kata Ibnu di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (15/12).

Namun, jika dalam munaslub tidak ada kader yang menyatakan ingin maju, maka Airlangga Hartarto bisa langsung dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi.

Dia menambahkan, sejauh ini mayoritas DPD-DPD I dan II memiliki kecenderungan memilih Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar baru menggantikan Setya Novanto yang ditahan karena terbelit kasus korupsi e-KTP.

"Tapi kalau didaulat untuk misalkan calon tunggal tidak ada yang lain, dia (Airlangga) bisa aklamasi terpilih," terangnya.

Lebih lanjut, Ibnu menjelaskan sejumlah agenda yang akan dibahas di munaslub. Kegiatan akan diawali penyampaian laporan pertanggungjawaban DPP terkait dengan pelaksanaan Munaslub, kemudian dilanjutkan pandangan umum.

DPP menjawab apa yang terjadi di pandangan umum itu, lalu dilakukan demisioner jabatan ketua umum yang dipegang sebelumnya oleh Setya Novanto. Jika ada terkait perubahan AD/ART, maka akan dibahas dan diputuskan. Setelah itu akan masuk agenda pemilihan ketua umum.

"Karena mereka sudah membahasnya dari sekarang berubahnya bisa ditetapkan di paripurna. Sesudah itu agenda pemilihan," jelas Ibnu.

Ketua DPP Partai Golkar ini melanjutkan, dalam Munaslub itu dimungkinkan pula pembahasan mengenai perombakan struktur kepengurusan. Perombakan akan dilakukan setelah ketua umum baru terpilih.

Ketua umum terpilih akan didaulat menjadi Ketua formatur dan anggota lainnya akan membantu menyusun kepengurusan.

"Iya kalau di munaslub kewenangan apa saja bisa diputuskan. Karena itu instansi pengambilan keputusan tertinggi," tukasnya.

Sementara itu, Ibnu melanjutkan, munaslub Partai Golkar tidak akan membahas soal pergantian Ketua DPR. Pergantian Ketua DPR, lanjut dia, akan dibahas oleh ketua umum terpilih bersama pengurus baru melalui rapat pleno.

"Enggak ada agenda khusus itu. Itu mungkin nanti jadi domainnya ketua umum terpilih bersama pengurusnya. Itu pleno saja," ungkapnya.

Rapat pleno itu akan membahas kriteria, sosok calon serta kompetensi calon Ketua DPR tersebut. "Itu kriteria dipikirkan oleh pleno. Posisi jabatan untuk apa, kompetensi calon itu sejauh mana. Nah itu jadi pertimbangan dan tentu sejauh mana komunikasi yang bersangkutan dengan pihak eksternal," tukas Ibnu.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto dipilih menjadi ketua umum Partai Golkar untuk mengisi kekosongan usai Setya Novanto ditahan KPK karena kasus korupsi e-KTP. Jabatan Airlangga akan dikukuhkan dalam Munaslub yang akan digelar pada 18-20 Desember 2017 di Jakarta.