Ketum Golkar Kirim Sinyal Tak Setuju Gerindra Minta Jatah Ketua MPR
Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan membahas keinginan Partai Gerindra untuk memperoleh kursi Ketua MPR sebagai bagian dari proses rekonsiliasi pasca Pemilu 2019. Namun Ketum Golkar memberi sinyak kurang setuju partai oposisi menduduki kursi tersebut.
Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan membahas keinginan Partai Gerindra untuk memperoleh kursi Ketua MPR sebagai bagian dari proses rekonsiliasi pasca Pemilu 2019. Namun Ketum Golkar memberi sinyak kurang setuju partai oposisi menduduki kursi tersebut.
"Ya tentu kan kita punya koalisi pendukung pemerintah. Itu jumlah kursinya cukup lah untuk paket koalisi," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/7).
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang dilakukan Partai Golkar dalam Pilpres 2024? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dia menyebut, Partai Golkar telah bekerja keras.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa saja yang menggodok ide pendirian Partai Gerindra? Pada 2007, Ide Fadli dan Hashim itu pun digodok oleh Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, dan Haris Bobihoe.
-
Siapa yang menyesali kericuhan di diskusi Generasi Muda Partai Golkar? Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Ilham Permana menyesali atas insiden kericuhan saat diskusi yang mengatasnamakan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) ladi Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai kursi Ketua MPR adalah jatah parpol dengan suara terbanyak kedua di DPR. Meski Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah melakukan rekonsiliasi dengan presiden terpilih yang diusung Golkar yakni Joko Widodo (Jokowi), bukan berarti bisa diartikan sebagai pembahasan bagi-bagi kursi. Menurut Ace, pembagian kursi harus dibahas lebih lanjut dengan partai-partai koalisi pendukung Jokowi terlebih dahulu.
"Kalaupun membahas itu, seharusnya dibicarakan bersama dengan di dalam KIK (Koalisi Indonesia Kerja)," ungkapnya.
Parpol koalisi pendukung Jokowi juga terbuka untuk melakukan komunikasi dengan semua partai. Termasuk oposisi untuk membahas komposisi kursi pimpinan MPR. Namun, Golkar akan lebih intensif membangun komunikasi soal pimpinan MPR dengan partai pendukung Jokowi.
"Partai Golkar sendiri akan memprioritaskan kepada koalisi Indonesia Kerja untuk lebih mensolidkan dukungan Ketua MPR RI untuk Partai Golkar," ucapnya.
Sebelumnya, Gerindra membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Salah satu yang paling masuk akal untuk merealisasikan semangat itu, yakni Gerindra meminta jatah kursi Ketua MPR.
Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid mengatakan, hal itu sesuai dengan semangat pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
"Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden, Ir Joko Widodo," kata Sodik dalam keterangan tertulisnya yang diterima merdeka.com, Jumat (19/7).
Menurut Sodik, semangat rekonsiliasi harus ditunjukan dalam pemilihan Ketua MPR. Karena itu, dia merasa sebaiknya Gerindra yang menjabat posisi tersebut.
"Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini, pertama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari anggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai, dalam menetapkan ketua MPR," ungkapnya.
(mdk/noe)