Kisruh Golkar, Fadli Zon sebut Menkum HAM telah meludahi demokrasi

Menurut Fadli, kisruh yang menimpa Golkar dan PPP dapat merembet pada partai politik lainnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Golkar versi Munas Ancol keterlaluan. Hal itu dinilainya sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi.

"Nah, yang dilakukan Menkum HAM, dia seolah-olah membutakan mata terhadap proses dan mengabsahkan yang seolah-olah secara prosedural benar. Ini pengkhianatan demokrasi, ini Orba saja tidak melakukan, jadi kalau pemerintahan sekarang melakukan, ini adalah satu tindakan meludahi demokrasi," kata Fadli Zon di gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (18/3).

Menurut dia, kisruh yang menimpa Golkar dan PPP dapat merembet pada partai politik lainnya. Pemerintahan Joko Widodo yang membiarkan dan memelihara konflik di tubuh partai politik ini merupakan ciri rezim otoriter.

"Ini bisa terjadi pada semua partai, dan rezim ini bisa menjadi rezim otoriter. Hanya karena tanda tangan menteri bisa mengabsahkan pengurusan mana yang benar," terang dia.

Lebih jauh, dia mengungkapkan Menkum HAM hanya bersifat administrasi dalam persoalan suksesi partai politik. Yasonna dinilai hanya pura-pura tidak tahu soal kubu mana yang sah dalam pusaran kisruh Golkar.

"Mereka itu sifatnya hanya administratif. Nah, ini masalahnya jadi jangan membuat substansi demokrasi diakali, seolah-olah prosedur, di sini lah Menteri Yasonna Laoly berpura-pura bodoh, padahal dia tahu," pungkas dia.

Baca juga:
Fadli Zon: Gerindra akan tolak safari politik Agung Laksono
Gerindra dukung Golkar ajukan hak angket soal keputusan Menkum HAM
Fadli Zon sebut Menkum HAM abuse of power sahkan Golkar kubu Agung
DPR reses, Fadli Zon main sinetron Mak Ijah ke Mekkah
Fadli Zon puji upaya Jokowi selamatkan KPK