Komisi I pertimbangkan pembentukan Panja Konflik Papua

Ide pembentukan Panja sejalan dengan solusi perlunya fungsi dialog dalam penanganan kasus di Papua.

Komisi I DPR akan mempertimbangkan usulan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan forum tokoh-tokoh Papua agar DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mendorong Presiden menyelesaikan konflik di Papua.

"Tentu saja masih dibahas internal komisi apakah usul ini disepakati. Kalau usulan ini disepakati maka harus disampaikan ke forum paripurna," ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq usai RDPU dengan LIPI dan Forum Tokoh-tokoh Papua, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/6).

Menurut Mahfudz, ide pembentukan Panja sejalan dengan solusi perlunya fungsi dialog dalam penanganan kasus di Papua. "Yang sebenarnya ini sejalan dengan ide solusi perlunya fungsi dialog di papua," tambah politisi PKS ini.

Dia pun menjelaskan jika Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh-Papua yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso lebih fokus dalam mengevaluasi sejauh mana otsus Papua berjalan. Sementara kalau Panja lebih pada dialog dalam penanganan konflik papua.

"DPR memang punya tim pemantau, kalau itu kan lebih fokus untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan otsus. Kalau dialog bukan seperti peran otsus. Lebih mendorong keputusan dan gagasan yang ada," terangnya.

Mahfudz menjelaskan, kepergian tim Komisi I ke Papua yakni ingin mengecek peran polisi di Papua. Begitu pula kerjasama dengan TNI. "Ya, itu yang akan mau kita cek," tandasnya.